HOME  ⁄  Nasional

Safaruddin Minta RUU Perampasan Aset Atur Perlindungan Nilai Ekonomi Barang Sitaan agar Negara Tak Dirugikan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Safaruddin Minta RUU Perampasan Aset Atur Perlindungan Nilai Ekonomi Barang Sitaan agar Negara Tak Dirugikan
Foto: (Sumber :Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung DPR, Selasa (10/11/2026). Foto: Farhan/jk.)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana tidak cukup hanya diukur dari kemampuan negara melakukan penyitaan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya menjaga nilai ekonomi aset selama proses hukum berlangsung.

Safaruddin menilai mekanisme pemulihan aset perlu diatur secara cermat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar barang yang telah disita tidak mengalami penurunan nilai secara signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, status hukum suatu aset dapat memengaruhi persepsi calon pembeli dan berdampak pada nilai jualnya.

Safaruddin Soroti Risiko Penurunan Harga Aset Sitaan

Safaruddin menjelaskan bahwa barang yang telah disita atau diketahui berkaitan dengan proses pidana berpotensi mengalami penurunan harga.

Ia menilai persepsi negatif terhadap aset yang sedang diproses secara hukum dapat memengaruhi nilai ekonominya.

“Pemulihan aset ini kan kalau disita dan sudah ketahuan itu sudah diproses pidana atau diproses di perampasan aset, pasti harganya turun. Oh, ini barang enggak benar, gitu ya,” ujar Safaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan mekanisme pengelolaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Ia mengingatkan bahwa penyitaan yang tidak disertai pengelolaan secara tepat dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh negara.

Karena itu, aturan perampasan aset diharapkan tidak hanya mengatur proses pengambilalihan barang, tetapi juga memastikan nilainya tetap terjaga.

DPR Minta Mekanisme Pemulihan Aset Diatur Secara Jelas

Safaruddin mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan nilai aset selama proses penyitaan hingga perampasan selesai.

Menurutnya, negara perlu memiliki mekanisme yang mampu mempertahankan nilai barang agar hasil pemulihan aset tetap optimal.

“Ini bagaimana caranya supaya aset ini tidak turun sedemikian rupa sehingga masih kita punya nilai?” tanyanya.

Ia menilai persoalan tersebut penting untuk dibahas karena proses hukum terhadap aset dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Selama proses tersebut, pengelolaan barang sitaan perlu memperhatikan aspek ekonomi agar manfaat pemulihan tidak berkurang.

Safaruddin berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan ketentuan yang memberikan kepastian mengenai tata cara pengelolaan aset.

Safaruddin Usulkan Kajian Praktik Amerika Serikat hingga Jerman

Dalam rapat tersebut, Safaruddin juga meminta para pakar hukum memberikan masukan mengenai praktik pemulihan aset di sejumlah negara.

Ia menyebut Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sebagai negara yang dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penyusunan aturan di Indonesia.

“Bagaimana kira-kira pemulihan aset ini, apakah kita meniru ada yang sudah itu ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, seperti apa kira-kira konsep yang disampaikan, ditawarkan,” ungkapnya.

Menurut Safaruddin, pengalaman negara lain dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pengelolaan aset yang telah disita dalam proses penegakan hukum.

Masukan tersebut diharapkan membantu Komisi III DPR RI merumuskan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia.

RUU Perampasan Aset Diharapkan Jamin Nilai Barang Tetap Terpelihara

Safaruddin menegaskan bahwa pengaturan pemulihan aset perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Menurutnya, negara tidak cukup hanya memastikan aset hasil tindak pidana dapat dirampas melalui mekanisme hukum.

Pengaturan juga perlu menjamin agar aset yang telah diamankan tetap memiliki nilai ekonomi hingga proses pemulihan selesai.

Dengan mekanisme yang tepat, hasil perampasan aset diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026