Pantau - Komisi III DPR RI meminta Kapolri mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, termasuk kemungkinan adanya tindakan lain yang saling berkaitan dengan perkara tersebut.
Permintaan itu disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri yang dijadwalkan berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), mulai pukul 08.30 WIB.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai proses penegakan hukum serta dugaan kegiatan ilegal lain yang dilakukan atau dikendalikan para tersangka.
Menurutnya, pendalaman diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan tindakan lain yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden.
Komisi III Minta Kapolri Ungkap Seluruh Rangkaian Dugaan Pelanggaran
Habiburokhman menegaskan rapat kerja tidak hanya akan membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Komisi III juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya kegiatan lain yang diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ia menyebut sejumlah dugaan tindakan yang perlu didalami, mulai dari pengawasan ilegal hingga aktivitas yang diduga bertujuan memengaruhi opini publik.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Habiburokhman dan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Habiburokhman Soroti Kemungkinan Penerapan Pasal Makar
Habiburokhman menilai seluruh informasi mengenai dugaan kegiatan ilegal tersebut harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila terbukti terdapat rangkaian tindakan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, perkara tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan pidana mengenai makar.
Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski demikian, kemungkinan penerapan ketentuan pidana tersebut masih bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidana.
Komisi III meminta agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat Kerja dengan Kapolri Dijadwalkan Berlangsung hingga Siang
Berdasarkan agenda yang disampaikan Komisi III DPR RI, rapat kerja bersama Kapolri dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB.
Habiburokhman menyebut seluruh anggota Komisi III telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat tersebut.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
Rapat tersebut diagendakan membahas dua pokok persoalan, yakni penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal Presiden dan penyelidikan kegiatan lain yang diduga berkaitan dengan para tersangka.
Melalui rapat kerja itu, Komisi III DPR RI berupaya memperoleh penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penanganan perkara dan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.
- Penulis :
- Aditya Yohan
