Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penerbitan laporan polisi itu menjadi bagian dari penanganan perkara yang sebelumnya mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan dokumen elektronik.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Polri Selidiki Dugaan Permufakatan Jahat dalam Kasus Penyadapan
Suyudi menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah.
Menurutnya, dugaan tersebut memerlukan pembuktian tersendiri dan tidak dapat langsung disimpulkan dari adanya perkara penyadapan ilegal.
Penyidik kini berfokus pada penelusuran pihak yang diduga memberikan perintah serta tujuan di balik kegiatan penyadapan.
Polri juga memeriksa personel yang diduga mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar.
Hingga keterangan itu disampaikan, Kapolri belum menyatakan bahwa unsur makar telah terbukti dalam perkara tersebut.
Komisi III DPR Desak Pengusutan hingga Pasal Makar
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan penerapan pasal makar.
Habiburokhman menilai perkara tersebut tidak cukup ditangani hanya melalui ketentuan pidana mengenai penyadapan atau intersepsi komunikasi elektronik.
Ia menyebut tindakan yang diduga melibatkan empat perwira tinggi Polri itu sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Menurut Habiburokhman, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh nasional merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, mengkhianati konstitusi, serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.
Dugaan Keterlibatan Empat Perwira Tinggi Polri Menjadi Sorotan
Kasus ini mendapat perhatian Komisi III DPR karena adanya dugaan keterlibatan empat perwira tinggi kepolisian dalam kegiatan penyadapan ilegal.
Habiburokhman meminta penanganan perkara dilakukan secara serius mengingat sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Sementara itu, Kapolri menyatakan penyelidikan masih diarahkan untuk mengungkap perintah, tujuan, serta personel yang mengetahui kegiatan tersebut.
Penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar belum berarti bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
Polri masih harus mengumpulkan bukti dan mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
