Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Abdullah menegaskan bahwa penjatuhan sanksi etik harus memberikan efek jera sekaligus diikuti proses penyidikan pidana untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan dukungannya melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution,” kata Abdullah.
Komisi III DPR Dukung Pemecatan Ahrie Sonta
Abdullah menilai keputusan Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta merupakan langkah penting dalam penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.
Menurutnya, setiap anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
“Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di Negara demokrasi,” imbuh Abdullah.
Ahrie Sonta sebelumnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Sidang tersebut menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Abdullah menilai keputusan tersebut menunjukkan ketegasan institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Ini menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” ujar Abdullah.
Tiga Tersangka Lain Akan Jalani Sidang Etik
Selain Ahrie Sonta, terdapat tiga tersangka lain dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ketiganya juga dijadwalkan menjalani proses sidang etik, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Polri menyatakan tidak akan memberikan perlakuan istimewa maupun kekebalan hukum kepada tersangka, termasuk yang memiliki pangkat jenderal bintang empat.
Abdullah menekankan bahwa penegakan etik harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh anggota kepolisian yang diduga terlibat.
“Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” tambahnya.
DPR Minta Penyidik Ungkap Pemberi Perintah Penyadapan
Abdullah meminta agar penanganan kasus tidak berhenti pada pemberian sanksi etik terhadap anggota Polri.
Menurutnya, penyidikan pidana harus terus berjalan untuk mengungkap rangkaian tindakan, pihak yang terlibat, serta tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan.
“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” papar Abdullah.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu meminta penyidik menelusuri jalur pemberian perintah dan penggunaan akses terhadap perangkat penyadapan.
Ia juga menilai pihak yang menerima hasil penyadapan perlu diidentifikasi untuk memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai peran masing-masing.
Menurut Abdullah, setiap dugaan keterlibatan harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukti Elektronik dan Dugaan Penghapusan Data Harus Ditelusuri
Abdullah turut menyoroti pentingnya pengamanan bukti elektronik dalam penyidikan kasus penyadapan ilegal.
Ia meminta aparat memastikan catatan akses dan informasi digital yang berkaitan dengan perkara tetap terjaga.
“Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” terang Abdullah.
Selain bukti elektronik, pemeriksaan saksi juga dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keamanan pihak yang memberikan keterangan.
Abdullah menegaskan bahwa seluruh tersangka harus mendapatkan perlakuan setara selama proses hukum berlangsung.
“Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan,” ungkap Abdullah.
Komisi III DPR Akan Awasi Proses Hukum dan Perbaikan Internal Polri
Abdullah juga mendorong Polri menjelaskan langkah perbaikan sistem pengawasan internal setelah terungkapnya perkara tersebut.
Menurutnya, pembenahan perlu mencakup pembatasan akses terhadap perangkat penyadapan dan pengawasan penggunaan kewenangan oleh personel kepolisian.
“Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa,” sebutnya.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
Komisi III juga telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan.
“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutup Abdullah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
