Pantau - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama pemerintah menyepakati penyesuaian judul rancangan regulasi tersebut dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama serta membatasi cakupan tindak pidana lainnya secara lebih jelas.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya penafsiran yang terlalu luas dalam penerapan aturan perampasan aset.
Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Soedeson, penggunaan istilah yang terlalu umum dalam judul maupun substansi undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
DPR dan Pemerintah Sepakati Penyesuaian Judul RUU Perampasan Aset
Soedeson menjelaskan bahwa Panja dan pemerintah telah menyepakati judul RUU yang menegaskan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi.
Penyesuaian tersebut juga menghindari penggunaan frasa ekonomi karena dinilai dapat memperluas cakupan pengaturan secara berlebihan.
"Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict," ujar Soedeson.
Menurutnya, penegasan ruang lingkup diperlukan agar aturan perampasan aset memiliki batasan yang dapat dipahami secara jelas.
Dengan demikian, rancangan regulasi tersebut diharapkan tidak menimbulkan penafsiran berbeda ketika diterapkan oleh aparat penegak hukum.
Panja Tekankan Asas Kepastian Hukum dalam Perampasan Aset
Soedeson mengatakan pembatasan cakupan RUU Perampasan Aset sejalan dengan asas lex stricta yang menekankan pentingnya perumusan ketentuan hukum secara tegas.
Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis tindak pidana dan objek aset yang dapat dikenai perampasan.
Menurutnya, rumusan norma harus disusun secara terperinci agar tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas.
Panja juga menaruh perhatian pada perlindungan hak warga negara dalam penerapan mekanisme perampasan aset.
Karena itu, pembahasan RUU diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan pemberantasan tindak pidana dengan kepastian hukum.
Komisi III DPR Serap Masukan Akademisi dan Masyarakat
RDPU tersebut menghadirkan akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi dan perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim.
Kegiatan itu juga diikuti peserta Pemagangan Nasional atau Maganghub Badan Keahlian DPR RI.
Soedeson menjelaskan bahwa masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, dan Badan Keahlian DPR menjadi bagian penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Melalui forum tersebut, Panja berupaya menghimpun pandangan berbagai pihak untuk memperkuat substansi rancangan undang-undang.
Proses itu juga menjadi bagian dari penerapan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Batasan Objek Perampasan Aset Jadi Perhatian Panja
Selain mempertegas fokus pada tindak pidana korupsi, Panja berupaya merumuskan batasan objek perampasan aset secara lebih jelas.
Masukan dari para narasumber diharapkan dapat membantu penyusunan ketentuan yang tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Soedeson menilai pengaturan yang tegas diperlukan agar mekanisme perampasan aset dapat mendukung pemberantasan tindak pidana tanpa mengabaikan perlindungan hak warga negara.
Pembahasan RUU Perampasan Aset akan terus diarahkan pada penyusunan norma yang memiliki batasan jelas serta dapat diterapkan sesuai prinsip kepastian hukum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
