Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan transformasi digital pendidikan menjangkau madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan agar kesenjangan fasilitas pembelajaran dengan sekolah umum tidak semakin melebar.
Hetifah menilai pemerataan akses teknologi pendidikan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dalam distribusi sarana dan prasarana.
Hetifah Soroti Ketimpangan Fasilitas Madrasah dan Sekolah Umum
Hetifah mengatakan kesenjangan fasilitas pendidikan masih ditemukan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah perbedaan ketersediaan perangkat pembelajaran digital, termasuk papan interaktif digital.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkapnya.
Menurut Hetifah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia menilai perbedaan dukungan sarana pembelajaran berpotensi memengaruhi kesempatan peserta didik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
Karena itu, kebijakan digitalisasi pendidikan diharapkan tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Kebijakan Pendidikan Harus Mengutamakan Prinsip Keadilan
Hetifah menegaskan bahwa kebijakan publik perlu berlandaskan prinsip keadilan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh kelompok masyarakat.
Ia mengatakan upaya memperkuat integritas dan meningkatkan respons pemerintah harus diikuti kebijakan yang mampu mengatasi ketimpangan.
“Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah.
Menurutnya, ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi antara sekolah umum dan madrasah.
Perbedaan akses dan fasilitas juga masih ditemukan antara sekolah negeri dan swasta serta antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Hetifah menilai berbagai program peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya menghapus kesenjangan tersebut.
Transformasi Digital Pendidikan Diminta Tidak Memperlebar Kesenjangan
Hetifah mengingatkan bahwa percepatan transformasi digital pendidikan perlu disertai pemerataan fasilitas dan dukungan infrastruktur.
Tanpa pemerataan, pengembangan teknologi pembelajaran berisiko memperbesar perbedaan kualitas layanan pendidikan antarlembaga.
Ia berharap pemerintah memastikan bantuan sarana dan prasarana diberikan secara adil tanpa membedakan status maupun jenis lembaga pendidikan.
Menurutnya, madrasah harus memperoleh kesempatan yang setara untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran sebagaimana sekolah umum.
Pemerataan tersebut dinilai penting agar seluruh peserta didik dapat mengikuti perkembangan sistem pendidikan berbasis digital.
DPR Diminta Perkuat Pengawasan Pemerataan Pendidikan
Hetifah juga menekankan pentingnya peran DPR RI dalam merespons persoalan kesenjangan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan perlu diarahkan untuk memastikan program transformasi digital berjalan secara merata.
“Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkasnya.
Ia berharap kebijakan pendidikan nasional dapat menjadikan transformasi digital sebagai sarana memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seluruh anak Indonesia.
Dengan pemerataan dukungan teknologi, madrasah dan sekolah umum diharapkan memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan layanan pendidikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
