Pantau - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama pemerintah menyepakati penyederhanaan 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi menjadi enam jenis untuk membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengatakan pembatasan tersebut bertujuan memastikan mekanisme perampasan aset diterapkan secara proporsional dan tidak menyasar masyarakat secara sewenang-wenang.
Kesepakatan itu dibahas dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi fokus utama RUU, sedangkan enam kategori yang disepakati merupakan tindak pidana tambahan di luar korupsi.
Habiburokhman Khawatir Aparat Menyalahgunakan Kewenangan
Habiburokhman menjelaskan bahwa pada awal pembahasan, RUU Perampasan Aset mencakup sejumlah tindak pidana di sektor perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Namun, cakupan yang terlalu luas dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan kewenangan perampasan aset.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, penentuan jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset harus mempertimbangkan karakteristik kejahatan, bukan sekadar memperbanyak kategori pelanggaran.
Pembatasan tersebut juga mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Habiburokhman menilai pengaturan yang lebih terukur diperlukan agar upaya pemberantasan kejahatan tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Enam Jenis Tindak Pidana Disepakati dalam RUU Perampasan Aset
Dalam pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati enam kategori tindak pidana lainnya yang dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.
Keenam kategori itu meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata serta bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan atau penggelapan dengan karakteristik tertentu.
Kategori terakhir dibatasi pada penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Penjelasan ketentuan tersebut mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan aset kripto.
Dengan pembatasan itu, tidak seluruh tindak pidana penipuan atau penggelapan secara otomatis masuk dalam cakupan mekanisme perampasan aset.
Jumlah enam kategori tersebut juga tidak termasuk tindak pidana korupsi yang tetap menjadi sasaran utama rancangan undang-undang.
DPR Soroti Pengembalian Aset kepada Korban Investasi Bodong
Habiburokhman mengatakan penyusunan RUU Perampasan Aset juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya korban investasi bodong.
Menurutnya, sejumlah korban sebelumnya mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.
Ia menilai mekanisme perampasan aset perlu memberikan ruang bagi pemulihan hak korban, bukan hanya pengambilalihan harta oleh negara.
Karena itu, pembahasan RUU diharapkan menghasilkan aturan yang memungkinkan aset hasil tindak pidana digunakan untuk memenuhi hak korban sesuai ketentuan hukum.
Soedeson Tandra Minta Jenis Kejahatan Dibatasi Secara Tegas
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mendukung pembatasan kategori tindak pidana secara jelas dan terbatas.
Menurutnya, perumusan yang tegas diperlukan agar aparat penegak hukum tidak menghadapi kesulitan pembuktian akibat ketentuan yang multitafsir.
Soedeson mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi sebagai perkara yang dapat masuk dalam cakupan aturan apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan.
“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar Soedeson.
Ia menilai pengaturan yang terlalu luas justru dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan perampasan aset.
Wamenkum Jelaskan Penipuan Digital Bisa Menjangkau Berbagai Sektor
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa rumusan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dapat menjangkau berbagai modus kejahatan ekonomi.
Menurutnya, tindak pidana inti atau core crime tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah sektor, termasuk perbankan dan pasar modal.
Ia mencontohkan pelanggaran di sektor perbankan yang berkaitan dengan pemalsuan data dan penipuan serta praktik perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal.
Meski dapat menjangkau berbagai sektor, Edward menegaskan bahwa penerapan ketentuan tetap harus mengikuti karakteristik kejahatan yang telah disepakati.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Melalui penyederhanaan tersebut, Panja dan pemerintah berupaya merumuskan RUU Perampasan Aset yang efektif dalam menindak kejahatan sekaligus membatasi ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
