Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Papua Barat menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan bahwa edukasi keimigrasian harus menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung agar warga tidak mudah menjadi korban kejahatan lintas negara.
“Pelayanan imigrasi tidak hanya hadir di pos lintas batas negara dan wilayah perkotaan, tetapi bagaimana literatur keimigrasian itu bisa dipahami masyarakat kampung,” ujarnya.
Imigrasi Ingatkan Warga Waspadai Modus Penipuan Tawaran Kerja
Asrul menjelaskan bahwa pembentukan desa binaan seperti Kampung Desay merupakan langkah konkret untuk memperluas penyebaran informasi keimigrasian sekaligus mengurangi risiko pelanggaran hukum.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami prosedur resmi pengurusan dokumen perjalanan sebelum memutuskan bepergian ke luar negeri, baik untuk bekerja, berwisata, maupun menjalankan ibadah haji dan umrah.
Pemahaman tersebut dinilai penting karena pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia berpotensi menyasar masyarakat kampung dengan berbagai modus penipuan.
“Tidak menutup kemungkinan pelaku TPPO ataupun TPPM masuk ke kampung-kampung untuk menipu masyarakat dengan berbagai modus dan bujuk rayu imbalan gaji,” ujarnya.
Karena itu, pihak imigrasi berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa prosedur keberangkatan yang jelas.
Imigrasi Perkuat Pengawasan Dokumen Haji dan Umrah
Selain memberikan edukasi kepada masyarakat kampung, Ditjen Imigrasi Papua Barat juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan ke luar negeri.
Asrul mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Papua Barat guna meningkatkan pengawasan terhadap dokumen perjalanan jamaah.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi mengenai calon jamaah haji dan umrah untuk mendukung pemeriksaan persyaratan administrasi serta pengawasan keberangkatan hingga kepulangan ke Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang melakukan perjalanan ibadah ke luar negeri mengikuti prosedur resmi dan terhindar dari praktik penipuan.
“Setiap tahun ada ibadah haji, kemudian ada wisata rohani ke luar negeri. Masyarakat harus tahu prosedurnya supaya tidak tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Belum Ada Kasus TPPO di Manokwari, Imigrasi Tetap Tingkatkan Pencegahan
Berdasarkan data yang disampaikan Asrul, hingga saat ini belum ditemukan kasus perdagangan orang maupun penyelundupan manusia di wilayah Kabupaten Manokwari.
Meski demikian, pihak imigrasi menilai langkah pencegahan tetap perlu diperkuat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari wilayah perkotaan hingga perkampungan.
Upaya tersebut membutuhkan kerja sama lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, pemerintah distrik, serta aparatur kampung.
Asrul juga menyoroti banyaknya warga Manokwari yang melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri sebagai salah satu alasan pentingnya memperluas pemahaman mengenai aturan keimigrasian.
“Kita ketahui bersama, banyak anak-anak dari Manokwari yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Makanya, kami memperluas sosialisasi dan edukasi,” ucap Asrul.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Ditjen Imigrasi Papua Barat berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur perjalanan internasional sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
