Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang mantan deputi dan tiga aparatur sipil negara (ASN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menyeret lima tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi yang dipanggil terdiri atas PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB serta tiga ASN BNPB berinisial DS, PN, dan EP.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB," kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PD juga pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan BNPB, sedangkan EP sebelumnya menduduki posisi Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.
Pemanggilan tersebut menambah daftar pejabat, ASN, dan pihak swasta yang dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan penyimpangan dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana.
KPK Periksa Puluhan Saksi dari BNPB dan Perusahaan Swasta
Sebelum memanggil mantan deputi dan tiga ASN BNPB, penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari kalangan swasta dan pimpinan perusahaan sejak Senin (9/11/2026).
Pada pemeriksaan Senin, KPK memanggil sembilan saksi, yakni AS dan J dari pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Empat saksi lainnya adalah KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Namun, dari sembilan saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan tersebut, hanya empat orang yang diketahui memenuhi panggilan KPK, yakni AS, KAG, RN, dan CM.
Pemeriksaan berlanjut pada Selasa (10/11/2026) dengan pemanggilan sembilan saksi yang terdiri atas tiga direktur utama perusahaan dan enam pihak swasta.
Tiga pimpinan perusahaan tersebut adalah FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, dan EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer.
Sementara itu, enam saksi dari kalangan swasta yang turut dipanggil berinisial TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP.
Dari sembilan saksi tersebut, hanya lima orang yang diketahui menghadiri pemeriksaan, yakni HT, NR, EDA, IDP, dan AP.
Pada Rabu (11/11/2026), KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi yang terdiri atas seorang direktur perusahaan, tiga pihak swasta, dan enam ASN BNPB.
Para saksi tersebut meliputi TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, HS, Ave, dan AP dari pihak swasta, serta enam ASN BNPB berinisial GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan NLS.
Dari sepuluh orang yang dipanggil, tujuh saksi diketahui memenuhi panggilan penyidik, yakni HS, GP, IBM, KB, MRR, Ama, dan AP.
Dengan demikian, sepanjang 9–11 November 2026, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 28 saksi, dengan 16 orang tercatat memenuhi panggilan.
Kasus Bermula dari OTT KPK yang Mengamankan 15 Orang
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara penyalahgunaan dana untuk penanganan bencana.
Sehari setelah OTT, tepatnya pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka berinisial BS, yang merupakan adik dari seorang Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat operasi berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB.
BS juga diketahui memiliki kedudukan sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika Letjen TNI S masih aktif menjabat sebagai Kepala BNPB.
Empat tersangka lainnya adalah GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB.
Dua tersangka berikutnya berasal dari kalangan perusahaan dan swasta, yakni GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras dan SNG selaku pihak swasta.
Penetapan kelima tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta penyitaan sejumlah barang bukti.
KPK Sita Uang, Emas, dan Aset Kripto Senilai Rp5,47 Miliar
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, emas fisik, tabungan emas, serta aset kripto.
Untuk mata uang asing, penyidik menyita uang tunai sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat dan 9.000 dolar Singapura.
Selain itu, KPK mengamankan uang tunai dalam mata uang rupiah dengan jumlah mencapai Rp3,35 miliar.
Penyidik juga menyita 56 keping emas fisik dengan total berat 133 gram yang memiliki nilai sekitar Rp315,8 juta.
Barang bukti lainnya berupa tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp452 juta.
Tidak hanya uang tunai dan emas, KPK turut mengamankan aset kripto dengan nilai mencapai Rp1,10 miliar.
Penyitaan berbagai jenis aset tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan barang bukti terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.
Selain melakukan penyitaan, KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan lima tersangka.
Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan perkara.
KPK Koordinasi dengan TNI Terkait Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif
Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI berinisial S dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut penyidikan terkait dugaan keterlibatan unsur militer dalam perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah.
Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan prajurit aktif melalui koordinasi dengan institusi militer sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap pejabat dan ASN BNPB serta sejumlah pimpinan perusahaan terus dilakukan untuk mendalami perkara dugaan korupsi dana penanganan bencana.
Hingga Kamis (12/11/2026), penyidikan kasus tersebut telah mencakup pemanggilan puluhan saksi, penetapan lima tersangka, penyitaan barang bukti senilai Rp5,47 miliar, serta penggeledahan sejumlah ruangan di Kantor BNPB.
KPK juga terus berkoordinasi dengan pihak TNI terkait dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam perkara tersebut, sementara proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti masih berlanjut.
- Penulis :
- Arian Mesa
