Pantau - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, memeriksa 28 warga negara asing (WNA) asal Kamerun, Turkmenistan, dan Georgia yang diduga terlibat dalam kegiatan investasi bodong atau investasi ilegal di kawasan permukiman Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.
Puluhan WNA tersebut diamankan dalam operasi gabungan pada Kamis, 5 November, setelah petugas menemukan indikasi aktivitas ilegal yang diduga dijalankan secara terorganisasi dari sebuah lokasi yang dijadikan markas operasional.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan pekerjaan ilegal di Indonesia.
"Kami tidak akan biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia," kata Novyandri di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Operasi Gabungan Ungkap Dugaan Investasi Bodong yang Melibatkan 28 WNA
Berdasarkan data Kantor Imigrasi Ngurah Rai, sebanyak 28 WNA yang diperiksa terdiri atas 24 warga negara Kamerun, tiga warga negara Turkmenistan, dan satu warga negara Georgia.
Mereka diamankan melalui operasi gabungan yang melibatkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, serta Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali.
Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi intelijen yang sebelumnya mengidentifikasi sebuah lokasi di kawasan Ungasan sebagai tempat yang diduga digunakan untuk menjalankan kegiatan ilegal.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya indikasi bahwa kegiatan yang diduga berkaitan dengan investasi bodong tersebut memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
Seorang warga negara Georgia diduga berperan sebagai manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan operasional kelompok tersebut.
Sementara itu, sebanyak 24 warga negara Kamerun diduga bertugas sebagai operator dan administrator dalam menjalankan aktivitas di lokasi tersebut.
Adapun tiga warga negara Turkmenistan diketahui memiliki peran sebagai petugas keamanan dalam struktur operasional kelompok tersebut.
Meski ditemukan indikasi kegiatan yang terorganisasi, keterlibatan para WNA dalam dugaan investasi bodong masih didasarkan pada hasil pemeriksaan sementara.
Imigrasi Temukan Dugaan Penyalahgunaan Izin Tinggal dan Tiga Dokumen Tidak Aktif
Selain mendalami dugaan aktivitas investasi ilegal, petugas Imigrasi Ngurah Rai juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian seluruh WNA yang diamankan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar dari 28 WNA tersebut diketahui merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry dengan indeks D12.
Namun, petugas menemukan tiga orang di antara mereka memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif.
Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya pelanggaran ketentuan keimigrasian, termasuk kemungkinan penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia.
Imigrasi Ngurah Rai juga mendalami dugaan pemberian keterangan yang tidak benar ketika para WNA mengajukan visa atau memperoleh izin tinggal di Indonesia.
Dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian informasi yang tidak benar dalam proses administrasi keimigrasian menjadi dasar bagi petugas untuk menerapkan tindakan administratif.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai menyatakan akan menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap seluruh 28 WNA yang diamankan.
Saat ini, seluruh WNA tersebut telah ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menunggu pelaksanaan proses deportasi dari wilayah Indonesia.
Novyandri menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar peraturan keimigrasian.
"Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing," ucapnya.
Imigrasi Bali Perketat Pengawasan WNA demi Menjaga Keamanan dan Pariwisata
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Bali akan terus diperkuat.
Penguatan pengawasan tersebut terutama difokuskan pada kawasan pariwisata yang menjadi pusat aktivitas dan keberadaan warga negara asing di Pulau Dewata.
Menurut Ramdhani, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional sekaligus mempertahankan kualitas sektor pariwisata Indonesia.
Pemerintah mendukung pengembangan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan kegiatan melanggar hukum.
"Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali," ucapnya.
Ramdhani menjelaskan bahwa tindakan terhadap 28 WNA tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Bali.
Penindakan tersebut juga menunjukkan komitmen jajaran Imigrasi Bali dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal serta kegiatan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan citra pariwisata daerah.
Hingga informasi ini disampaikan, seluruh 28 WNA masih berada di ruang detensi untuk menunggu proses deportasi, sedangkan dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan investasi bodong masih berdasarkan hasil pemeriksaan sementara.
- Penulis :
- Arian Mesa
