Pantau - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk membahas dugaan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Informasi mengenai pengunduran diri Gibran tersebut belum terverifikasi secara independen dan masih memerlukan konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berdasarkan artikel yang beredar, Yusril disebut tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.35 WIB, kurang dari dua jam setelah Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum memasuki Istana, Yusril disebut telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kehendaknya sendiri.
Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa Yusril tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran diri Gibran dan hanya merujuk pada alasan pribadi yang tercantum dalam surat.
Surat pengunduran diri yang diklaim telah dibaca Yusril itu disebut terdiri atas lima paragraf.
Gibran Dikabarkan Bertemu Prabowo Sebelum Mendatangi MPR
Menurut kronologi dalam artikel tersebut, Gibran terlebih dahulu menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis pagi sebelum menuju kompleks parlemen.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran disebut berlangsung secara tertutup sehingga isi pembicaraan keduanya tidak diketahui secara terperinci.
Setelah pertemuan berakhir, Gibran dikabarkan meninggalkan Istana Merdeka dengan diantar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Iring-iringan kendaraan Gibran kemudian disebut bergerak menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta, untuk menemui pimpinan MPR.
Setibanya di kompleks parlemen, Gibran diklaim langsung memasuki ruangan pimpinan MPR guna menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Surat tersebut disebut diserahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dengan disaksikan jajaran wakil ketua MPR.
Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR dikabarkan berlangsung sekitar 20 menit.
Dalam artikel tersebut, Muzani disebut memberikan keterangan kepada wartawan bahwa Gibran tidak menyampaikan banyak penjelasan mengenai keputusan pengunduran dirinya.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani sebagaimana dikutip dalam artikel yang belum terverifikasi tersebut.
Muzani juga disebut menyampaikan bahwa Gibran tidak menjelaskan secara khusus alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
MPR Disebut Siapkan Rapat Bahas Pengunduran Diri Gibran
Artikel tersebut menyebutkan bahwa pimpinan MPR berencana segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran melalui mekanisme kelembagaan.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR dikabarkan mengadakan rapat pada hari yang sama untuk membahas tahapan berikutnya.
Hasil rapat pimpinan tersebut disebut akan menjadi dasar penyelenggaraan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Ahmad Muzani sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut.
Namun, hingga informasi tersebut dapat dikonfirmasi melalui sumber resmi, rencana rapat dan proses pengunduran diri yang disebutkan dalam artikel belum dapat dipastikan kebenarannya.
UUD 1945 Atur Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Terlepas dari klaim pengunduran diri Gibran, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Artikel yang beredar juga menyebutkan adanya tenggat 14 hari bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Namun, tenggat 14 hari tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sehingga dasar ketentuan yang dimaksud masih perlu dipastikan.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden secara sah, proses pengisian jabatan tersebut akan melibatkan pengusulan dua calon oleh presiden dan pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Sampai terdapat konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan dan MPR, informasi mengenai pengunduran diri Gibran, penyerahan surat kepada Ahmad Muzani, serta pemanggilan Yusril untuk membahas persoalan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai peristiwa yang telah terkonfirmasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
