Pantau - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan atau eksepsi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026, Silmy Karim, dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing senilai Rp168,92 miliar dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp33,94 miliar.
Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026), dengan majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara lengkap dan cermat sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Hakim Ketua Atep Sopandi menyatakan keberatan yang diajukan Silmy bersama tim penasihat hukumnya tidak cukup menjadi dasar untuk membatalkan surat dakwaan.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim," ujar Hakim Ketua Atep Sopandi saat membacakan putusan sela.
Dengan keputusan tersebut, persidangan akan berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara untuk menguji dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Silmy.
Hakim Tolak Dalil Dakwaan Kabur yang Diajukan Silmy Karim
Salah satu keberatan utama Silmy Karim dan tim advokatnya berkaitan dengan surat dakwaan jaksa yang dinilai tidak menguraikan secara terperinci unsur perbuatan memaksa dalam dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.
Pihak Silmy berpendapat bahwa dakwaan menyebut terdapat 10 pemohon yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik waktu, cara, dan pihak yang secara langsung melakukan pemaksaan.
Menurut tim penasihat hukum, tindakan mempersulit atau memperlambat pengurusan dokumen keimigrasian justru diuraikan sebagai perbuatan pejabat dan staf lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, peran Silmy dalam dakwaan dinilai hanya digambarkan sebagai pihak yang mengetahui, membiarkan, menikmati hasil, dan tidak menghentikan tindakan bawahannya.
Tim advokat menilai peran tersebut merupakan sikap pasif yang tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindakan memaksa seseorang menyerahkan uang.
Pihak Silmy juga menyatakan surat dakwaan tidak menguraikan tindakan aktif terdakwa yang secara langsung menyebabkan permohonan dokumen keimigrasian dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan.
Berdasarkan argumentasi tersebut, tim penasihat hukum menganggap dakwaan kesatu tidak memenuhi unsur kejelasan mengenai perbuatan memaksa sehingga seharusnya dinyatakan batal demi hukum.
Namun, majelis hakim menolak argumentasi tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Majelis hakim menjelaskan bahwa seseorang yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana tidak harus secara fisik melaksanakan seluruh unsur perbuatan pidana seorang diri.
Unsur turut serta dapat terpenuhi apabila terdapat kerja sama secara sadar dan pembagian peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan dugaan tindak pidana.
Hakim Soroti Dugaan Perintah Setoran Rp100 Juta Setiap Bulan
Majelis hakim menilai surat dakwaan jaksa telah menguraikan dugaan peran aktif Silmy Karim dalam struktur kekuasaan di lingkungan keimigrasian.
Salah satu dugaan peran tersebut adalah tindakan Silmy yang disebut memerintahkan Bagus Bramantyo meminta setoran uang sebesar Rp100 juta setiap bulan.
Selain itu, Silmy didakwa menempatkan sejumlah orang kepercayaannya pada jabatan strategis dan menanyakan sisa kas yang berkaitan dengan pengelolaan uang dalam perkara tersebut.
Sementara itu, pejabat dan staf yang berada di bawah kewenangannya diduga melakukan penundaan persetujuan permohonan dokumen keimigrasian melalui sistem e-Visa Molina.
Penundaan tersebut diduga memberikan tekanan kepada biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian agar menyerahkan pembayaran tidak resmi.
Pembayaran itu diduga diminta agar proses pengurusan dokumen dapat diselesaikan dan pemohon terhindar dari risiko kelebihan masa tinggal atau overstay bagi warga negara asing.
Majelis hakim berpandangan bahwa persoalan apakah penerapan kebijakan melalui aplikasi Molina dapat menggugurkan unsur pemaksaan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan keberatan terhadap surat dakwaan.
Menurut hakim, persoalan tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa melalui pembuktian di persidangan.
"Sementara penilaian apakah kebijakan aplikasi Molina mematahkan unsur pemaksaan merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pembuktian di persidangan," ucap Hakim Ketua.
Silmy Didakwa Terlibat Pemerasan Rp168,92 Miliar dalam Pengurusan Izin Tinggal
Dalam perkara tersebut, Silmy Karim didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp168,92 miliar sepanjang periode 2021–2026.
Dugaan pemerasan dilakukan melalui praktik mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon sehingga mereka diduga terdorong menyerahkan sejumlah uang.
Dokumen yang menjadi objek dugaan pemerasan mencakup Izin Tinggal Kunjungan (ITK), termasuk Izin Tinggal Kunjungan Keadaan Terpaksa dan Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Darurat.
Selain itu, perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan administrasi alih status atau ALTUS dalam layanan keimigrasian.
Jaksa mendakwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas.
Pihak yang disebut dalam perkara tersebut antara lain mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tessar Bayu Setyaji, serta Bagus Bramantyo.
Nama lainnya adalah Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas, Juniadi Sri Priambudi, dan mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Gusti Bernardiansyah alias Obin.
Selain itu, terdapat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.
Jaksa Ungkap Rincian Dugaan Penerimaan Uang Para Terdakwa
Berdasarkan surat dakwaan, sejumlah pihak diduga menerima uang hasil pemerasan dengan nilai berbeda sesuai peran masing-masing.
Silmy Karim diduga menerima uang sebesar Rp1,2 miliar, sedangkan Saffar Muhammad Godam diduga memperoleh Rp500 juta.
Jaya Saputra disebut menerima Rp6,53 miliar, sementara Tessar Bayu Setyaji diduga memperoleh Rp2,88 miliar.
Bagus Bramantyo diduga menerima Rp4,25 miliar, sedangkan Gusti Bernardiansyah alias Obin disebut memperoleh Rp50,97 miliar.
Sementara itu, Juniadi Sri Priambudi diduga menerima uang sebesar Rp16,31 miliar dari praktik pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian tersebut.
Seluruh nilai penerimaan tersebut masih merupakan bagian dari dakwaan jaksa yang harus dibuktikan dalam proses persidangan.
Silmy Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,94 Miliar
Selain dugaan pemerasan, Silmy Karim menghadapi dakwaan penerimaan gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp33,94 miliar.
Gratifikasi tersebut diduga terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai mencapai Rp31,38 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dakwaan tersebut juga dihubungkan dengan Pasal 20 huruf c serta Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional yang berkaitan dengan ketentuan penyertaan dan pertanggungjawaban pidana.
Sidang Berlanjut ke Pembuktian, Silmy Tetap Berhak Membantah Dakwaan
Penolakan eksepsi melalui putusan sela tidak berarti majelis hakim telah menyatakan Silmy Karim terbukti bersalah dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi tersebut.
Putusan itu hanya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Jaksa penuntut umum masih harus membuktikan seluruh dakwaan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya di persidangan.
Sementara itu, Silmy Karim bersama tim penasihat hukumnya tetap memiliki kesempatan untuk membantah dakwaan, menghadirkan bukti, serta menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penentuan bersalah atau tidaknya Silmy atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi tersebut akan bergantung pada hasil pembuktian dan putusan akhir majelis hakim.
- Penulis :
- Shila Glorya
