Pantau - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menggagalkan keberangkatan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan tentara bayaran Rusia.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyidikan terhadap jaringan perekrutan WNI yang menawarkan pekerjaan sebagai tentara bayaran di Rusia dengan iming-iming bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta.
Selain bonus tersebut, calon pekerja juga dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS setiap bulan serta fasilitas keberangkatan gratis menuju Rusia.
Kepala Subdirektorat III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang, mengungkapkan bahwa tawaran penghasilan besar menjadi salah satu cara jaringan perekrut menarik minat calon pekerja.
"Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia," kata Yolanda di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
Perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI sebagai dasar penyidikan dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan tentara bayaran.
Perekrut Manfaatkan TikTok, Facebook, dan Instagram untuk Menjaring Calon Tentara Bayaran
Berdasarkan hasil penyidikan, Bareskrim Polri menemukan sebanyak tujuh WNI telah direkrut melalui tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran Rusia.
Proses perekrutan dilakukan dengan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui sejumlah platform media sosial, yakni TikTok, Facebook, dan Instagram.
Media sosial dimanfaatkan untuk menjangkau calon pekerja yang tertarik dengan tawaran penghasilan tinggi dan kesempatan berangkat ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya perjalanan.
Dalam proses pendaftaran, calon pekerja hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai persyaratan awal.
Penyidik menemukan bahwa para calon pekerja tidak mendapatkan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas selama berada di Indonesia.
Padahal, pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka berkaitan dengan aktivitas militer di luar negeri yang memiliki risiko keselamatan dan konsekuensi hukum.
Selain itu, dokumen perjalanan yang disiapkan untuk memberangkatkan para calon pekerja menggunakan visa turis atau visa liburan, bukan visa kerja.
Penggunaan visa turis tersebut menjadi salah satu temuan penting penyidik karena tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan yang ditawarkan oleh jaringan perekrut.
Empat WNI Telanjur Berangkat ke Rusia, Tiga Lainnya Berhasil Dicegah
Hasil penyidikan mengungkap bahwa jaringan perekrutan tersebut menggunakan pola berjenjang yang melibatkan perekrut lokal, agen perantara di Indonesia, serta agen yang berada di Rusia.
Perekrut lokal bertugas mencari calon pekerja, sedangkan agen perantara menghubungkan proses pengiriman dokumen dan pengurusan keberangkatan dengan pihak di Rusia.
Sebelum diberangkatkan, para calon pekerja ditempatkan sementara di hotel transit yang berada di sekitar kawasan bandara.
Penyidik juga menemukan dugaan pembuatan surat pernyataan yang telah direkayasa untuk digunakan calon pekerja ketika menjalani pemeriksaan keimigrasian.
"Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi," kata Yolanda.
Dari tujuh WNI yang berhasil direkrut, empat orang diketahui telah diberangkatkan menuju Rusia pada 9 dan 20 September 2026.
Keempat WNI tersebut masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.
Sementara itu, tiga WNI lainnya yang berinisial HA, AF, dan AY berhasil dicegah keberangkatannya oleh aparat kepolisian sehingga tetap berada di Indonesia.
Ketiga calon pekerja tersebut diamankan dalam rangka penanganan perkara dugaan perdagangan orang yang sedang disidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri.
Dua Tersangka Ditahan, Perekrut Kantongi Komisi Puluhan Juta Rupiah
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan dan menahan dua tersangka berinisial IG dan AS.
Kedua tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia.
Tersangka IG diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penampung calon pekerja yang akan diberangkatkan dari Indonesia menuju Rusia.
IG mencari calon pekerja melalui media sosial dan jaringan relasi pribadi, kemudian mengatur penampungan mereka di hotel transit dekat bandara.
Selain melakukan perekrutan dan penampungan, IG diduga membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi serta mengantarkan calon pekerja hingga ke bandara.
"Tersangka mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung kandidat di hotel transit dekat bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, serta mengantarkan kandidat hingga ke bandara," ujar Yolanda.
Dari aktivitas perekrutan tersebut, tersangka IG memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta.
Sementara itu, tersangka AS diduga berperan sebagai agen perantara lokal yang memiliki hubungan langsung dengan agen perekrutan di Rusia.
AS bertugas meneruskan dokumen para calon pekerja kepada pihak yang mengurus visa dan tiket perjalanan menuju Rusia.
Tersangka AS juga bertanggung jawab membiayai kebutuhan akomodasi calon pekerja selama menjalani proses persiapan keberangkatan.
Dari aktivitas tersebut, AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS yang diterima melalui dompet aset kripto.
Bareskrim Jerat Tersangka dengan UU Perdagangan Orang dan Pelindungan Pekerja Migran
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penyidik juga menyangkakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap kedua tersangka.
Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan perdagangan orang serta pelanggaran ketentuan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan bonus dan gaji besar tanpa prosedur perekrutan resmi.
Menurut kepolisian, pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko serius terhadap keselamatan pribadi maupun status hukum warga negara Indonesia yang terlibat.
Bareskrim Polri menegaskan bahwa pencegahan keberangkatan tersebut bukan bertujuan menghalangi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penempatan tenaga kerja berlangsung secara aman, sah, dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.
"Kami juga menegaskan di sini bahwa Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya," kata Yolanda.
Pengungkapan kasus ini memperlihatkan dugaan pemanfaatan media sosial, iming-iming penghasilan besar, penggunaan visa turis, serta keterlibatan jaringan perekrut lintas negara dalam upaya memberangkatkan WNI sebagai tentara bayaran Rusia.
Hingga perkembangan terakhir, tiga WNI berhasil dicegah keberangkatannya, empat WNI diketahui telah diberangkatkan ke Rusia, dan dua tersangka telah ditahan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang.
- Penulis :
- Shila Glorya
