Pantau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memeriksa puluhan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kabupaten Lombok Barat senilai Rp24,1 miliar.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengatakan pemeriksaan saksi saat ini masih difokuskan kepada anggota PPS yang bertugas di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat.
"Pemeriksaan masih di kalangan PPS yang ada di tiap-tiap desa," kata Oka di Mataram, Kamis.
Pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan secara bertahap dengan mendatangi para saksi di setiap kecamatan untuk memperoleh keterangan mengenai pengelolaan dana hibah Pilkada.
Puluhan Anggota PPS Diperiksa, Kejari Mataram Kumpulkan Dokumen
Oka mengungkapkan bahwa jumlah anggota PPS yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada Lombok Barat sudah mencapai puluhan orang.
Meski demikian, pihak kejaksaan belum menyampaikan jumlah pasti keseluruhan saksi yang telah menjalani pemeriksaan.
"Dari rangkaian pemeriksaan saat ini sudah ada puluhan PPS yang sudah kami periksa," ujar Oka.
Selain meminta keterangan anggota PPS, penyidik Kejari Mataram mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana hibah Pilkada 2024.
Dokumen tersebut diperlukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Penyidik juga melakukan evaluasi terhadap seluruh keterangan saksi dan dokumen yang telah diperoleh guna menentukan sejauh mana bukti tersebut dapat mendukung pembuktian dugaan tindak pidana korupsi.
"Jadi, kita evaluasi bukti-bukti yang sudah kita peroleh, sejauh mana analisis untuk pembuktian," kata Oka.
KPU Lombok Barat Terima Dana Hibah Rp24,1 Miliar untuk Pilkada 2024
Sebelum memeriksa puluhan anggota PPS, penyidik Kejari Mataram telah meminta keterangan Kepala Subbagian Teknis KPU Lombok Barat, Muhammad Heri Wijaya.
Pemeriksaan terhadap Heri dilakukan untuk mendalami penerimaan, penyaluran, serta penggunaan dana hibah yang dialokasikan bagi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Barat.
Dalam keterangannya, Heri menjelaskan bahwa KPU Lombok Barat menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp24 miliar pada 2024.
Selain anggaran tersebut, KPU Lombok Barat menerima tambahan dana sebesar Rp100 juta pada 2025 sehingga total dana hibah yang diterima mencapai Rp24,1 miliar.
Heri menerangkan bahwa penyaluran dana hibah dilakukan melalui dua tahap dengan pembagian sebesar 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua.
Anggaran tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Lombok Barat.
Menurut Heri, seluruh dana hibah senilai Rp24,1 miliar telah digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada dan dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
KPU Lombok Barat juga telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah kepada penyidik Kejari Mataram sebagai bagian dari proses pemeriksaan.
Heri menyatakan bahwa penggunaan dana hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Ia juga mengaku tidak menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran hibah berdasarkan penjelasan yang disampaikannya kepada penyidik.
Kejari Dalami Dugaan Perubahan Mekanisme Penggunaan Dana Hibah
Meski pihak KPU Lombok Barat menyatakan penggunaan anggaran telah sesuai peruntukannya, Kejari Mataram tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024.
Salah satu persoalan yang menjadi fokus penyelidikan adalah dugaan perubahan mekanisme penggunaan anggaran hibah tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak pemberi dana.
Dugaan perubahan mekanisme tersebut ditelusuri untuk mengetahui apakah pengelolaan dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan penggunaan anggaran.
Pemeriksaan terhadap anggota PPS dan pejabat KPU Lombok Barat dilakukan untuk memperjelas fakta mengenai proses pengelolaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban anggaran Pilkada.
Selain mengumpulkan keterangan saksi, kejaksaan terus mengevaluasi dokumen dan alat bukti untuk menentukan langkah penanganan perkara selanjutnya.
Hingga perkembangan terakhir, penanganan perkara masih berfokus pada pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, dan analisis alat bukti.
Dengan demikian, dugaan korupsi dana hibah Pilkada Lombok Barat senilai Rp24,1 miliar tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan informasi yang tersedia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
