Pantau - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019.
Abdul Mu'ti mengonfirmasi penerbitan keputusan tersebut ketika dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
"Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019," kata Abdul Mu'ti.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.
Melalui keputusan itu, Kemendikdasmen secara resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Surat keterangan tersebut merupakan dokumen administratif yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Kemendikdasmen Nyatakan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Berlaku
Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dilakukan melalui keputusan administratif yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Selain menetapkan pencabutan, Kemendikdasmen juga menyatakan penarikan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
Dengan keputusan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kemendikdasmen menerapkan asas erga omnes, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa akibat hukum suatu keputusan berlaku terhadap semua pihak.
Artinya, pencabutan surat keterangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak tertentu, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan dokumen tersebut.
Meski demikian, keputusan tersebut secara khusus menyangkut keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019, bukan merupakan keputusan pencabutan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka.
Yusril Sebut Pencabutan Surat Penyetaraan Gibran Jalankan Putusan MA
Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Yusril menyatakan bahwa keputusan Kemendikdasmen tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal.
Menurut Yusril, Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan Subhan Palal sehingga pemerintah berkewajiban menindaklanjuti putusan tersebut melalui tindakan administratif.
Tindak lanjut itu dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan tersebut secara khusus mengatur pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Yusril Ihza Mahendra.
Berdasarkan penjelasan Yusril, pencabutan dokumen tersebut mengakibatkan penyetaraan pendidikan Gibran yang didasarkan pada surat keterangan tahun 2019 dinyatakan batal.
Yusril juga menegaskan bahwa keputusan pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan konsekuensi hukum dari pelaksanaan putusan pengadilan.
Yusril Jelaskan Dasar Hukum Pencabutan Surat Penyetaraan Pendidikan
Yusril mengaitkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut penjelasannya, ketentuan tersebut menjadi dasar mengenai kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan.
Yusril menilai pejabat pemerintahan wajib menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah ditetapkan melalui keputusan administratif yang sesuai.
Dalam perkara ini, tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diterbitkan Kemendikbud pada 6 Agustus 2019.
Yusril juga berpendapat bahwa setelah surat keterangan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum melalui perkara yang telah diputus untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut.
Menurutnya, keputusan pencabutan yang diterbitkan Kemendikdasmen merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum final.
Pencabutan Surat Penyetaraan Tidak Berarti Ijazah Asli Gibran Dicabut
Pencabutan yang dilakukan Kemendikdasmen secara khusus menyangkut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut merupakan surat keterangan administratif mengenai penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, keputusan yang diterbitkan pada 11 November 2026 tersebut tidak secara langsung mencabut ijazah asli Gibran.
Akibat hukum yang dijelaskan Yusril berkaitan dengan pembatalan penyetaraan pendidikan yang didasarkan pada surat keterangan tersebut.
Sementara itu, Abdul Mu'ti telah mengonfirmasi bahwa Kemendikdasmen menerbitkan keputusan pencabutan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Penerbitan SK Nomor 206 Tahun 2026 menjadi tindak lanjut administratif pemerintah atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara gugatan Subhan Palal sebagaimana dijelaskan Yusril Ihza Mahendra.
- Penulis :
- Arian Mesa
