Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menjaga persatuan dan kondusivitas nasional di tengah dinamika politik terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Seruan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis seusai menggelar pertemuan bersama sejumlah ormas Islam di Kantor MUI, Jakarta, Kamis.
MUI menegaskan bahwa perkembangan politik nasional tidak boleh memicu perpecahan di tengah masyarakat, sementara pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.
MUI Ajak Ormas Islam Perkuat Persatuan dan Jaga Kondusivitas Nasional
Cholil Nafis mengatakan pertemuan MUI bersama sejumlah ormas Islam menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat.
Menurutnya, seluruh elemen umat Islam perlu menjaga tiga prinsip persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathoniyah atau persaudaraan kebangsaan, serta ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia.
“Di dalam pertemuan tadi kita bersepakat bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita harus membangun persatuan yang kuat.” ungkap Cholil.
Ia menekankan pentingnya peran aktif setiap ormas Islam dalam menciptakan suasana aman, damai, dan kondusif di lingkungan organisasinya masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar dinamika politik nasional, khususnya yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden RI, tidak menimbulkan gejolak atau konflik antarkelompok masyarakat.
Cholil juga menegaskan bahwa MUI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kerukunan umat Islam sekaligus memastikan masyarakat Indonesia dapat terus hidup berdampingan secara damai.
Selain memperkuat persaudaraan, MUI mengingatkan pentingnya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai perubahan politik nasional.
MUI Minta Masyarakat Percayakan Persoalan Wakil Presiden kepada DPR dan MPR
MUI mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terlibat dalam polemik berkepanjangan mengenai dinamika jabatan Wakil Presiden RI.
Cholil meminta masyarakat mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme konstitusional.
Ia secara khusus menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memproses persoalan politik tersebut.
“Kita percayakan kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR agar mereka memproses seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya.” tegas Cholil.
Menurutnya, persoalan terkait jabatan Wakil Presiden telah memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri sehingga seluruh pihak diharapkan menghormati proses kelembagaan yang berlaku.
MUI juga meminta masyarakat tidak memperkeruh situasi dengan perdebatan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional.
Cholil memastikan MUI akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai ormas Islam untuk menjaga persatuan serta mencegah munculnya ketegangan di tengah masyarakat.
MUI Tidak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan kepada Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Cholil turut memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai sosok yang berpotensi menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Ia menegaskan bahwa MUI tidak menentukan ataupun mengusulkan nama tertentu untuk mengisi posisi tersebut.
Cholil menyatakan pihaknya menyerahkan persoalan calon pengganti Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengenai sosok yang dianggap sesuai untuk mendampingi kepala negara.
“Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden, yang cocok kepada Presiden.” ujar Cholil.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap MUI yang memilih berfokus pada upaya menjaga persatuan umat dan stabilitas nasional daripada terlibat dalam pembahasan nama calon pengganti Wakil Presiden.
Bakom RI Sebut Gibran Telah Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan Indonesia tetap berjalan normal di tengah dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Syahganda menyatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.
Ia memastikan penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berlangsung sebagaimana mestinya meskipun terdapat dinamika pada posisi Wakil Presiden.
“Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan pemerintahan sekarang di bawah komando Presiden Prabowo berjalan normal.” kata Syahganda.
Menurutnya, aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung sehingga perkembangan politik tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
Syahganda juga menegaskan bahwa kegiatan perekonomian nasional tetap bergerak di tengah situasi politik yang berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa dinamika politik terkait jabatan Wakil Presiden tidak menghambat aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik.
MUI dan Bakom RI Tekankan Pentingnya Stabilitas Nasional
Pernyataan MUI dan Bakom RI sama-sama menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah perkembangan politik terkait posisi Wakil Presiden RI.
MUI berfokus pada penguatan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan masyarakat agar dinamika politik tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Sementara itu, Bakom RI menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan normal, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian.
MUI kembali mengimbau masyarakat untuk menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku serta menyerahkan penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden kepada lembaga negara yang berwenang.
Cholil menegaskan bahwa komunikasi dan konsolidasi bersama ormas Islam akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas, persatuan, dan keutuhan bangsa.
- Penulis :
- Arian Mesa
