Pantau - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak aparat penegak hukum membebaskan peserta unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis atau terlibat kerusuhan dalam aksi pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Gielbran Muhammad Noor, melalui keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
"PKB mendesak agar aparat membebaskan massa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarki dan rusuh," tegas Gielbran Muhammad Noor.
PKB menilai peserta unjuk rasa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak seharusnya terus menjalani penahanan terkait aksi tersebut.
Gielbran juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) melaporkan telah memulangkan 154 dari 157 orang yang sebelumnya diamankan terkait kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
PKB Ingatkan Aparat Hormati Kebebasan Berpendapat
Gielbran Muhammad Noor menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sepanjang dilakukan dengan cara damai dan tidak melanggar ketentuan hukum.
"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," ujar Gielbran.
PKB menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, tuntutan, maupun aspirasi tanpa mengabaikan ketertiban umum.
Gielbran juga meminta agar penanganan terhadap peserta aksi dilakukan berdasarkan keterlibatan dan bukti pelanggaran masing-masing individu.
Dengan demikian, peserta aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis atau terlibat kerusuhan diharapkan dapat dibebaskan dari penahanan.
PKB Apresiasi Peserta Aksi Damai pada Hari Pahlawan
Selain mendesak pembebasan peserta aksi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, PKB turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara damai pada momentum Hari Pahlawan.
Gielbran menilai keberanian masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi melalui aksi damai merupakan bentuk partisipasi yang patut dihargai.
Apresiasi tersebut secara khusus ditujukan kepada peserta unjuk rasa yang menyampaikan tuntutan tanpa menimbulkan huru-hara, tindakan anarkis, maupun kerusuhan.
Menurut Gielbran, masyarakat yang berani memperjuangkan aspirasi secara damai pada peringatan Hari Pahlawan layak mendapatkan penghargaan.
"Merekalah yang berhak untuk kita sebut sebagai pahlawan," ungkap Gielbran.
Gielbran sendiri diketahui merupakan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM).
PKB menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijaga sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat.
Polda DIY Pulangkan 154 dari 157 Orang yang Diamankan
Pada kesempatan terpisah, Polda DIY menyampaikan perkembangan penanganan terhadap orang-orang yang diamankan terkait kericuhan dalam aksi unjuk rasa pada 10 November 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Novita Eka Sari, memberikan penjelasan tersebut di Kabupaten Sleman pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan keterangan kepolisian, sebanyak 154 orang telah dipulangkan dari total 157 orang yang sebelumnya diamankan dalam penanganan kericuhan tersebut.
Dengan demikian, masih terdapat tiga orang yang menjalani penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Dari tiga orang tersebut, dua orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk proses penanganan lanjutan.
Sementara itu, satu orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kepemilikan bahan peledak atau senjata dan/atau penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya.
Penanganan terhadap ketiga orang tersebut dilakukan melalui proses berbeda sesuai dengan perkara yang ditangani oleh pihak berwenang.
Polda DIY belum merinci identitas ketiga orang tersebut maupun hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang diserahkan kepada BNNP.
PKB Tekankan Perlindungan Hak Peserta Unjuk Rasa
Desakan PKB agar aparat membebaskan peserta aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis muncul di tengah proses penanganan kepolisian terhadap kericuhan unjuk rasa di Yogyakarta.
PKB menekankan bahwa penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dijamin sesuai amanah konstitusi.
Sementara itu, laporan Polda DIY menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang sebelumnya diamankan telah dipulangkan oleh kepolisian.
Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang telah dipulangkan, dua orang diserahkan kepada BNNP, dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka.
Hingga keterangan disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, kepolisian belum memberikan rincian tambahan mengenai identitas maupun perkembangan penanganan terhadap dua orang yang diserahkan kepada BNNP.
Secara keseluruhan, PKB meminta agar hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai tetap dilindungi, sementara aparat kepolisian melanjutkan proses hukum terhadap perkara yang ditemukan dalam penanganan kericuhan tersebut.
- Penulis :
- Leon Weldrick
