Pantau - Pemerintah Indonesia memaparkan sejumlah strategi transformasi digital nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dalam forum International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference 2026 di Doha, Qatar, dengan fokus pada pemerataan akses internet, pengembangan jaringan 5G, kecerdasan artifisial (AI), serta penguatan pelindungan pengguna layanan digital.
Strategi tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi, meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, memperkuat keamanan ekosistem digital, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menyampaikan langkah-langkah tersebut dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026) waktu setempat.
Menurut Ismail, transformasi digital Indonesia tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola teknologi dan kerja sama internasional.
Pemerintah Andalkan SATRIA-1 untuk Perluas Internet ke Daerah Terpencil
Ismail menjelaskan bahwa pemerataan infrastruktur konektivitas menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Pemerintah berupaya memastikan layanan internet dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang sebelumnya belum mendapatkan konektivitas memadai.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 untuk memperluas jangkauan layanan internet ke berbagai wilayah.
Menurut Ismail, keberadaan satelit tersebut tidak hanya meningkatkan ketersediaan akses internet, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Ismail.
Pemanfaatan teknologi satelit menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.
Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz Dukung Percepatan Jaringan 5G
Selain memperluas konektivitas melalui satelit, Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan teknologi jaringan seluler generasi kelima atau 5G.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.
Pemanfaatan kedua pita frekuensi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas jaringan, memperluas akses layanan digital, serta memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional.
Pengembangan jaringan 5G juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan internet dan mendukung kebutuhan konektivitas masyarakat yang terus berkembang.
Pemerintah berharap kombinasi teknologi satelit dan jaringan seluler generasi terbaru dapat meningkatkan ketahanan infrastruktur digital nasional.
"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.
Indonesia Siapkan Peta Jalan AI Nasional dan Perkuat Pelindungan Anak
Di bidang tata kelola teknologi, Ismail menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun peta jalan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) nasional secara lintas sektor.
Penyusunan peta jalan tersebut bertujuan menyiapkan arah pengembangan dan pemanfaatan AI di berbagai bidang agar selaras dengan kebutuhan transformasi digital nasional.
Melalui pendekatan lintas sektor, pemerintah berupaya membangun kerangka tata kelola yang mendukung pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.
Selain pengembangan AI, pemerintah memperkuat pelindungan anak dalam penggunaan layanan digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan pelindungan anak, khususnya kelompok usia di bawah 16 tahun, saat mengakses layanan dan sistem elektronik.
Penerapan PP TUNAS merupakan bagian dari upaya memastikan perkembangan teknologi digital disertai mekanisme keamanan bagi kelompok pengguna yang rentan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan pelindungan pengguna sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan ekosistem digital nasional.
Registrasi Kartu SIM Wajib Verifikasi Biometrik Pengenalan Wajah
Pemerintah Indonesia juga memperkuat keamanan identitas pelanggan layanan telekomunikasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Melalui regulasi tersebut, Kemkomdigi menempatkan keamanan identitas pengguna operator seluler sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan layanan telekomunikasi.
Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah kewajiban verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
Sistem tersebut menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk membantu memastikan kesesuaian identitas pelanggan ketika melakukan pendaftaran kartu SIM.
Penerapan verifikasi biometrik ditujukan untuk memperkuat proses identifikasi pengguna sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan nomor telepon seluler.
"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," kata Ismail.
Penguatan sistem registrasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah membangun layanan telekomunikasi yang lebih aman bagi masyarakat.
Indonesia Tekankan Pentingnya Kerja Sama Internasional dalam Transformasi Digital
Selain memaparkan berbagai kebijakan domestik, Ismail menegaskan bahwa tantangan transformasi digital tidak dapat ditangani oleh masing-masing negara secara terpisah.
Menurutnya, perkembangan teknologi yang melintasi batas wilayah membutuhkan kerja sama internasional untuk menghadapi berbagai persoalan dalam pembangunan dan tata kelola ekosistem digital.
Dalam konteks tersebut, ITU memiliki peran penting sebagai wadah kerja sama antarnegara di bidang telekomunikasi dan teknologi digital.
Organisasi tersebut menjadi forum strategis bagi negara-negara anggota untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta keahlian dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi.
ITU juga berperan membantu negara anggota membangun kesepahaman mengenai berbagai isu telekomunikasi dan transformasi digital yang membutuhkan konsensus internasional.
Ismail menekankan pentingnya penguatan kapasitas teknis melalui kerja sama ITU, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur digital.
Pemerintah Indonesia memandang kolaborasi internasional sebagai salah satu faktor pendukung untuk mempercepat transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan.
Indonesia Maju sebagai Calon Anggota Dewan ITU Periode 2027–2030
Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan telekomunikasi dan tata kelola digital global, Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030.
Pencalonan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang telekomunikasi dan transformasi digital.
Melalui forum ITU Plenipotentiary Conference 2026, Indonesia juga meminta dukungan negara-negara anggota terhadap pencalonannya sebagai Anggota Dewan ITU.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait perkembangan telekomunikasi internasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan ITU juga diharapkan dapat mendukung penguatan kerja sama teknis dan pertukaran pengalaman dalam menghadapi tantangan transformasi digital.
Ismail menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh negara anggota ITU memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem digital yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dunia.
"Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh," kata Ismail saat menutup pernyataannya.
Secara keseluruhan, strategi transformasi digital Indonesia mencakup pemerataan konektivitas melalui SATRIA-1, pengembangan jaringan 5G, penyusunan peta jalan AI nasional, penguatan pelindungan anak, serta peningkatan keamanan registrasi pelanggan telekomunikasi.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan ekosistem digital yang didukung infrastruktur memadai, tata kelola yang kuat, keamanan pengguna, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
