Pantau - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional dengan menghapus kata “Ahli” dalam ketentuan larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang utama Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.
Melalui putusan itu, MK menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penghapusan kata tersebut membuat ketentuan mengenai larangan pertanyaan menjerat secara tegas ditujukan kepada saksi dan terdakwa dalam proses persidangan.
Perkara yang tercatat dengan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 itu diajukan Dicky Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Mahkamah menemukan persoalan konstitusional dalam penggunaan frasa “Saksi Ahli” pada Pasal 215 KUHAP Nasional.
Menurut Mahkamah, penggunaan istilah tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dari pertanyaan bersifat menjerat.
“Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Guntur dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang utama, Gedung I MK, Jakarta, Kamis.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Persoalkan Frasa Saksi Ahli dalam KUHAP
Permohonan pengujian materiil tersebut bermula dari keberatan Dicky Saputra terhadap penggunaan tanda baca dan susunan kata dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa” yang tercantum dalam Pasal 215 KUHAP Nasional.
Sebelum putusan MK, Pasal 215 KUHAP 2025 berbunyi “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”.
Pemohon menilai penggunaan tanda koma dalam ketentuan tersebut tidak tepat karena hanya ditempatkan setelah frasa “Saksi Ahli”, tanpa pemisah antara kata “Saksi” dan “Ahli”.
Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian sehingga penempatannya dapat memengaruhi makna sebuah ketentuan hukum.
Dicky berpendapat bahwa susunan kalimat tersebut berpotensi ditafsirkan hanya memberikan perlindungan kepada dua subjek hukum, yakni saksi ahli dan terdakwa.
Penafsiran tersebut dikhawatirkan menyebabkan saksi biasa tidak termasuk dalam kelompok yang memperoleh perlindungan dari pertanyaan bersifat menjerat selama proses persidangan.
Saksi biasa yang dimaksud merupakan orang yang mendengar, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana dan memberikan keterangan dalam proses hukum.
Menurut pemohon, apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara sempit, perlindungan hukum terhadap saksi dapat berkurang karena adanya ketidakjelasan rumusan pasal.
Pemohon juga menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan alasan kuat mengenai kemungkinan pengecualian saksi biasa dari perlindungan tersebut berdasarkan pembahasan dan dokumen yang diketahuinya.
Dalam permohonannya, Dicky turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur asas kejelasan rumusan.
Asas tersebut mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan menggunakan sistematika, pilihan kata, istilah, serta bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
MK Temukan Istilah Saksi Ahli Tidak Dikenal dalam KUHAP 2025
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa penggunaan frasa “Saksi Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP Nasional tidak memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang sebenarnya dimaksud.
Mahkamah menjelaskan bahwa secara normatif KUHAP 2025 tidak mengenal nomenklatur “saksi ahli”, kecuali dalam ketentuan Pasal 215 yang sedang diuji.
Untuk memastikan kesesuaian istilah tersebut, MK membandingkan Pasal 215 KUHAP Nasional dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya.
Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Pasal 166 KUHAP lama tidak menggunakan frasa “saksi ahli”, sedangkan istilah tersebut justru muncul dalam Pasal 215 KUHAP Nasional.
Mahkamah juga menemukan bahwa Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional tidak menguraikan mengenai ahli, termasuk larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada ahli dalam persidangan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, secara doktriner terdapat perbedaan pengertian antara saksi dan ahli,” ucap Hamzah.
MK menegaskan bahwa saksi dan ahli merupakan dua subjek hukum yang memiliki pengertian serta kedudukan berbeda dalam hukum acara pidana.
Penggunaan istilah yang mencampurkan keduanya dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapan ketentuan hukum.
Menurut Mahkamah, larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat dalam Pasal 215 KUHAP Nasional sebenarnya ditujukan kepada saksi atau terdakwa.
Oleh karena itu, penggunaan frasa “saksi ahli” dinilai tidak tepat karena dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang memperoleh perlindungan hukum.
MK Nyatakan Kata Ahli Bertentangan dengan UUD 1945
Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP Nasional bertentangan dengan prinsip hak untuk memajukan diri sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
Menurut MK, kata tersebut tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan larangan pertanyaan yang bersifat menjerat.
Apabila tetap dipertahankan, penggunaan kata “Ahli” juga dinilai tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional serta tidak memiliki kesesuaian historis dengan Pasal 166 KUHAP lama.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, meskipun penyelesaian yang ditetapkan tidak sepenuhnya sama dengan permohonan yang diajukan.
“Amar putusan. Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
Pasal 215 KUHAP Kini Tegaskan Perlindungan bagi Saksi dan Terdakwa
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, rumusan Pasal 215 KUHAP Nasional berubah menjadi “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi dan Terdakwa”.
Perubahan tersebut memperjelas bahwa saksi dan terdakwa merupakan pihak yang mendapatkan perlindungan dari pertanyaan bersifat menjerat dalam proses persidangan.
Dengan dihapusnya kata “Ahli”, ketentuan tersebut tidak lagi menggunakan istilah yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda mengenai kedudukan saksi dan ahli.
Putusan MK juga mempertegas perbedaan antara saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana dan ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian tertentu.
Kejelasan rumusan tersebut menjadi bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dalam penerapan ketentuan acara pidana.
Melalui putusan perkara Nomor 383/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya ketepatan penggunaan istilah dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerancuan maupun mengurangi perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
- Penulis :
- Arian Mesa
