Pantau - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar program SMK Go Global di Jawa Tengah hampir mencapai 9.000 orang, melampaui target sekitar 8.000 peserta yang ditetapkan untuk 2026.
Hal tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (12/11).
"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026," kata Mukhtarudin.
Tingginya jumlah pendaftar tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan serapan program SMK Go Global terbesar secara nasional.
Selain mencatat jumlah pendaftar yang melampaui target, Jawa Tengah juga menempati posisi tertinggi secara nasional dalam pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Jateng.
"Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional," ungkap Mukhtarudin.
Program SMK Go Global Tingkatkan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Program SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan keahlian, kapasitas, dan sertifikasi calon pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja internasional.
Pada 2026, setiap daerah ditargetkan menerima sekitar 8.000 peserta program yang mencakup kategori umum, lulusan sarjana, serta lulusan sekolah menengah atas (SMA).
Pemerintah juga berencana meningkatkan target serapan peserta SMK Go Global pada 2027, baik secara nasional maupun khusus untuk Jawa Tengah.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar secara nasional sehingga penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi perhatian pemerintah.
Melalui kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan, serta sertifikasi calon pekerja migran agar mampu bersaing di berbagai sektor pekerjaan internasional.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran sejak tahap persiapan hingga bekerja di luar negeri.
Pelatihan Calon Pekerja Migran Dibiayai APBN dan Gratis
Mukhtarudin menegaskan bahwa seluruh program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi calon pekerja migran diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Pembiayaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan melalui balai pelatihan milik kementerian dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
"Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita, bekerja sama dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait yang ada di Jawa Tengah," jelas Mukhtarudin.
Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pekerja migran dalam memenuhi persyaratan keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan perusahaan di negara tujuan.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang telah tersedia untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kompetensi kerja berstandar internasional.
Pekerja Migran Asal Jawa Tengah Capai 64.449 Orang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 64.449 orang.
Berdasarkan daerah asal, pekerja migran dari Jawa Tengah didominasi oleh warga Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.
Sementara itu, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia menjadi negara serta wilayah tujuan utama penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menilai kerja sama dengan Kementerian P2MI menjadi peluang untuk mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah tersedia di provinsinya.
Fasilitas tersebut meliputi sekolah vokasi, politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan calon pekerja migran sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional.
"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi, lalu ada politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," ujar Ahmad Luthfi.
Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja asal Jawa Tengah sebelum memasuki pasar kerja luar negeri.
Pemprov Jawa Tengah Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Selain meningkatkan kompetensi calon pekerja migran, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian P2MI juga difokuskan pada penguatan jaminan keamanan serta perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama pekerja migran menjalankan pekerjaan di negara tujuan.
Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan hak dan keselamatan pekerja migran tetap terlindungi selama berada di luar negeri.
Ahmad Luthfi memastikan nota kesepakatan tersebut akan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar calon pekerja migran memahami peluang pekerjaan, potensi pasar tenaga kerja, persyaratan keterampilan, serta mekanisme perlindungan yang tersedia.
"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," tegas Ahmad Luthfi.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian P2MI berupaya memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas, daya saing, serta perlindungan pekerja migran Indonesia di pasar tenaga kerja internasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
