Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam kasus dugaan penyadapan ilegal merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang satu yang kini tengah menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran profesi.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Brigjen TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya dipaparkan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Polri juga mendalami keterangan TK dalam proses penyidikan pidana untuk mengungkap keterlibatan dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Brigjen TK Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Profesi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa TK merupakan anggota Polri yang menyandang pangkat brigadir jenderal.
Menurut Isir, perwira tinggi tersebut saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi.
Selain pemeriksaan internal, penyidik juga menggali keterangan TK guna mengetahui secara menyeluruh dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Isir menegaskan bahwa pemeriksaan internal dan proses penyidikan pidana masih terus berlangsung.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fakta serta keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan.
Kapolri Ungkap Dugaan Perintah Pengawasan terhadap Brigjen TK
Nama Brigjen TK sebelumnya muncul dalam pemaparan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan dugaan peran sejumlah pihak dalam rangkaian kasus penyadapan ilegal yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
Salah satu pihak yang disebut adalah tersangka berinisial AS yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabag Mon).
AS diketahui menduduki jabatan tersebut sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Menurut pemaparan Kapolri, AS diduga menerima perintah penyadapan dari seorang jenderal berinisial LSP dan meneruskannya kepada operator tanpa adanya permohonan dari penyidik.
Selain meneruskan perintah penyadapan, AS juga diduga memberikan instruksi kepada TK untuk melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri.
Pernyataan tersebut menjadi dasar munculnya nama TK dalam pembahasan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal.
Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah diselidiki.
Kasus tersebut mencakup dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam pemaparan Kapolri, tersangka AS diduga memiliki peran meneruskan perintah penyadapan kepada operator dan melaporkan hasilnya kepada LSP.
Sementara itu, dugaan peran Brigjen TK masih didalami melalui pemeriksaan internal dan proses penyidikan yang berjalan.
Polri belum menyampaikan penetapan status tersangka terhadap TK dalam keterangan tersebut.
Polri Pastikan Penyidikan dan Pemeriksaan Internal Terus Berjalan
Divisi Humas Polri menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal dilakukan melalui dua proses, yakni pemeriksaan dugaan pelanggaran profesi dan penyidikan pidana.
Pemeriksaan internal dilakukan oleh Divisi Propam Polri, sedangkan proses pidana ditangani melalui penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Pendalaman terhadap keterangan Brigjen TK menjadi bagian dari upaya penyidik mengetahui hubungan dan peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Polri memastikan proses pemeriksaan terus dilanjutkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang sedang ditangani.
- Penulis :
- Aditya Yohan
