Pantau - Komisi III DPR RI mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, termasuk upaya mencegah manipulasi harga penjualan aset rampasan atau under valuation serta penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pimpinan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pembahasan regulasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan tuntutan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan setelah Soedeson memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, DPR berupaya memastikan substansi RUU Perampasan Aset dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan aset hasil tindak pidana.
DPR Akomodasi Aspirasi Publik dalam RUU Perampasan Aset
Soedeson Tandra menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan ketentuan RUU Perampasan Aset.
Ia menyebut pembahasan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya DPR merumuskan aturan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
“Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” kata Soedeson.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Meskipun RUU Perampasan Aset berfokus pada mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, DPR tetap mencermati aspirasi masyarakat mengenai sanksi terhadap koruptor.
Soedeson menjelaskan bahwa ketentuan hukuman mati sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor.
Karena itu, pembahasan mengenai hukuman mati dalam RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menciptakan jenis sanksi pidana baru.
Soedeson Tegaskan Hukuman Mati Koruptor Sudah Diatur UU Tipikor
Soedeson menyampaikan bahwa ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi telah memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan ketentuan tersebut dalam UU Tipikor tetap memungkinkan penerapan hukuman mati sesuai persyaratan hukum yang berlaku.
“Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap isu tersebut merupakan bentuk respons DPR terhadap aspirasi masyarakat.
Sementara itu, fokus utama RUU Perampasan Aset tetap berkaitan dengan pengaturan mekanisme hukum terhadap aset yang berhubungan dengan tindak pidana.
Penjualan Aset Rampasan Harus Terbuka untuk Cegah Manipulasi Harga
Selain membahas ketentuan sanksi, Panja RUU Perampasan Aset memberikan perhatian terhadap mekanisme penjualan barang atau aset hasil perampasan.
Salah satu pengaturan yang dibahas adalah kewajiban melaksanakan penjualan aset rampasan secara terbuka di muka umum.
Ketentuan tersebut mengedepankan asas publisitas dan transparansi dalam proses penjualan aset.
Mekanisme terbuka diharapkan dapat mencegah praktik under valuation atau penilaian aset di bawah nilai yang semestinya.
Praktik manipulasi nilai aset berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila barang hasil perampasan dijual dengan harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomisnya.
Melalui pengaturan tersebut, DPR berupaya memastikan proses penjualan aset dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan juga diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil penjualan aset rampasan bagi negara.
RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Perumusan dan Sinkronisasi Pasal
Pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana saat ini telah memasuki tahap Timus dan Timsin.
Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, serta perapian rumusan pasal yang sebelumnya telah dibahas dalam Panja.
Timus dan Timsin juga melakukan penelaahan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil pembahasan.
Proses tersebut melibatkan Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah untuk memastikan rumusan ketentuan tersusun secara sistematis sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya.
Pembahasan mengenai transparansi penjualan aset dan penegasan ketentuan hukum menjadi bagian dari penyempurnaan substansi RUU.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses pembahasan dan belum menjadi undang-undang yang berlaku.
- Penulis :
- Aditya Yohan
