Pantau - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan berhenti dari jabatannya.
AHY menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut AHY, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Partai Demokrat juga menyatakan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan Presiden.
AHY Pastikan Demokrat Tidak Usulkan Nama Pengganti Gibran
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengajukan kader maupun tokoh tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan konstitusi yang mengatur mekanisme penggantian wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata dia.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR bertugas memilih satu dari dua calon tersebut untuk mengisi jabatan yang kosong.
Dengan demikian, Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengambil langkah pengusulan nama di luar mekanisme yang telah diatur konstitusi.
Keputusan Demokrat Telah Dikonsultasikan kepada SBY
AHY menjelaskan bahwa sikap Partai Demokrat sejalan dengan ketentuan internal partai.
Keputusan tersebut juga telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY merupakan Presiden keenam Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Menurut AHY, keputusan untuk tidak mengajukan nama merupakan sikap resmi partai dalam menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden.
Partai Demokrat memilih menyerahkan proses pengisian jabatan tersebut kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.
AHY Minta Masyarakat Tidak Terjebak Spekulasi Politik
Selain menyampaikan sikap partai, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketenangan selama proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung.
Ia menilai dinamika politik terkait pergantian wakil presiden tidak seharusnya mengganggu kehidupan masyarakat.
AHY juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.
Menurut AHY, proses politik yang sedang berlangsung perlu diberikan ruang agar dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan agar berbagai spekulasi mengenai calon pengganti wakil presiden tidak mendahului mekanisme resmi yang menjadi kewenangan Presiden dan MPR.
Gibran Serahkan Surat Berhenti kepada Pimpinan MPR
Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan surat tersebut dilakukan secara langsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR.
Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan tersebut.
Prabowo Diberi Waktu 14 Hari Ajukan Dua Calon Wapres
Dalam mekanisme penggantian wakil presiden, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR.
Batas waktu tersebut dihitung sejak MPR menerbitkan surat resmi permintaan pengajuan calon wakil presiden.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan melanjutkan proses sesuai mekanisme konstitusional.
MPR juga mempersiapkan rapat gabungan untuk membahas jadwal sidang paripurna, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta penyusunan rancangan ketetapan MPR.
Rangkaian tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu, Partai Demokrat menegaskan tetap menghormati keputusan Presiden Prabowo dan proses pemilihan yang nantinya dilaksanakan MPR.
- Penulis :
- Aditya Yohan
