Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan pelaksanaan anggaran dinilai masih sesuai jalur atau on track.
Suahasil menjelaskan bahwa kinerja APBN selama 10 bulan pertama 2026 menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun, sementara realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun.
Defisit APBN Oktober 2026 Capai 1,47 Persen terhadap PDB
Suahasil Nazara menegaskan bahwa pelaksanaan APBN hingga Oktober 2026 masih berjalan sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah.
Defisit anggaran tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap PDB.
Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah.
Meski demikian, Suahasil menilai kinerja pendapatan dan belanja selama 10 bulan pertama tahun ini masih berada pada jalur yang direncanakan.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Suahasil.
Pemerintah terus memantau perkembangan realisasi anggaran menjelang berakhirnya tahun fiskal 2026.
Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Tumbuh 23,9 Persen
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun.
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, pendapatan negara telah mencapai 83 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara dengan realisasi sebesar Rp2.064 triliun.
Jumlah tersebut tumbuh 20,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Dari total penerimaan perpajakan, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun.
Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai 76,6 persen dari target APBN.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampaui Target APBN
Selain penerimaan perpajakan, pemerintah mencatat pertumbuhan tinggi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi PNBP hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun.
Nilai tersebut tumbuh sebesar 37 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Capaian PNBP juga telah melampaui target tahunan dengan realisasi sebesar 120,2 persen dari APBN 2026.
Dengan demikian, penerimaan dari sumber nonpajak menjadi salah satu komponen yang mendukung pertumbuhan pendapatan negara sepanjang tahun berjalan.
Kinerja PNBP tersebut turut memperkuat posisi pendapatan negara di tengah pelaksanaan berbagai program belanja pemerintah.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun hingga Oktober 2026
Dari sisi pengeluaran, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp2.997,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Angka tersebut tumbuh 15,6 persen secara tahunan dan telah mencapai 78 persen dari pagu APBN.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober tercatat sebesar 74,4 persen dari alokasi APBN 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja pemerintah telah direalisasikan menjelang dua bulan terakhir tahun anggaran.
Keseimbangan Primer APBN Catat Surplus Rp114,8 Triliun
Selain perkembangan pendapatan dan belanja, Kementerian Keuangan melaporkan posisi keseimbangan primer APBN yang mencatatkan surplus.
Hingga akhir Oktober 2026, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp114,8 triliun.
Capaian tersebut lebih baik dibandingkan desain APBN yang menetapkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Surplus keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara hingga Oktober masih lebih tinggi dibandingkan belanja apabila pembayaran bunga utang tidak diperhitungkan.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan menilai realisasi pendapatan dan belanja negara selama Januari hingga Oktober 2026 masih berjalan sesuai jalur pelaksanaan APBN.
- Penulis :
- Aditya Yohan
