Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta aparat penegak hukum dan jajaran pertanahan meningkatkan pengawasan terhadap praktik alih fungsi lahan ilegal setelah ditemukan sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.
Nusron menegaskan penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada persoalan kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan fungsi lahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
"Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus dan kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah tapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya," kata Nusron.
Menurutnya, praktik perubahan fungsi lahan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku berpotensi mengancam keberadaan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.
Sebanyak 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi Tidak Sesuai Perizinan
Nusron mengungkapkan terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin dan peraturan tata ruang.
Lahan tersebut mengalami perubahan fungsi secara sepihak, terutama dari kawasan persawahan menjadi kawasan perumahan, industri, serta berbagai peruntukan lainnya.
Menurut Nusron, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi luas lahan produktif yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian.
Ia memperingatkan bahwa apabila praktik alih fungsi lahan terus berlangsung tanpa pengawasan, keberadaan sawah dan perkebunan dapat semakin berkurang.
Berkurangnya lahan pertanian dikhawatirkan akan memengaruhi kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
"Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti sangat tergantung dengan impor, kalau pangan kita tergantung dengan impor maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing," ujarnya.
Nusron menilai perlindungan terhadap fungsi lahan pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga kemandirian pangan nasional.
Karena itu, penanganan kejahatan pertanahan perlu diperluas hingga mencakup pelanggaran penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menteri Nusron Minta BPN, Polisi, dan Kejaksaan Perkuat Pengawasan
Untuk mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan, Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Ia menekankan bahwa kerja sama antarlembaga tidak boleh hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi juga harus diperkuat hingga tingkat pemerintahan yang lebih rendah.
Menurutnya, koordinasi yang intensif diperlukan agar potensi pelanggaran pertanahan dapat diketahui dan dicegah sebelum menimbulkan persoalan yang lebih luas.
"Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini," katanya.
Nusron berharap penguatan kerja sama antara BPN dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan lahan.
Selain penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, upaya pencegahan juga dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pertanahan.
Kepala Desa dan Perangkat Desa Diminta Berperan dalam Pencegahan Kejahatan Tanah
Nusron menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tahap awal atau hulu sebelum persoalan masuk ke proses administrasi di Kementerian ATR/BPN.
Ia menyoroti peran kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen maupun surat keterangan terkait pertanahan.
Menurutnya, aparat desa memiliki posisi penting karena mengetahui kondisi wilayah serta riwayat penguasaan dan penggunaan tanah di lingkungan masing-masing.
Selain perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat juga dinilai memiliki pengetahuan mengenai sejarah tanah yang dapat membantu penyelesaian persoalan pertanahan.
"Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana," katanya menambahkan.
Keterlibatan unsur pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi persoalan pertanahan sejak tahap awal.
Pengawasan Alih Fungsi Lahan Diperkuat untuk Lindungi Ketahanan Pangan
Nusron menegaskan bahwa pengawasan terhadap perubahan fungsi tanah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pertanahan secara menyeluruh.
Penanganan tidak cukup hanya dilakukan terhadap praktik penguasaan tanah yang melanggar hukum, tetapi juga terhadap penggunaan lahan yang bertentangan dengan perizinan dan tata ruang.
Temuan sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai aturan menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pengawasan tersebut.
Kementerian ATR/BPN mendorong peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah di tingkat daerah untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran penggunaan tanah.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya melindungi keberadaan lahan pertanian dan perkebunan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
