Pantau - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berencana membangun sekitar 10 posko pengawasan di sejumlah wilayah perairan untuk mencegah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut.
Bupati Raja Ampat Oridako Burdam mengatakan pembangunan posko tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan sekaligus melindungi kekayaan sumber daya laut dari aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Rencana tersebut disampaikan Oridako saat memberikan keterangan di Sorong, Jumat (13/11/2026).
"Kami merencanakan pembangunan sekitar 10 titik posko pengawasan, termasuk di wilayah Misool hingga wilayah barat dan Ayau, untuk mengantisipasi praktik pengeboman ikan," katanya.
Menurutnya, keberadaan posko pengawasan di sejumlah titik strategis diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan praktik pengeboman ikan yang mengancam kelestarian lingkungan perairan Raja Ampat.
Posko Pengawasan Akan Dibangun di Misool hingga Ayau
Oridako menjelaskan bahwa rencana pembangunan posko pengawasan akan mencakup sejumlah kawasan perairan Raja Ampat, termasuk Misool, wilayah barat, dan Ayau.
Penempatan posko tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pemantauan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak.
Praktik bom ikan menjadi perhatian karena penggunaan bahan peledak dapat merusak terumbu karang, membunuh berbagai biota laut, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
Pemerintah daerah berharap keberadaan posko dapat membantu meningkatkan pengawasan sekaligus mempermudah masyarakat melaporkan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
Selain pembangunan fasilitas pengawasan, Oridako menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan upaya perlindungan laut berjalan secara berkelanjutan.
Pemkab Raja Ampat Gandeng TNI-Polri dan Masyarakat Adat
Oridako menyampaikan bahwa menjaga kelestarian laut Raja Ampat tidak dapat dilakukan pemerintah kabupaten secara sendiri.
Menurutnya, diperlukan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, aparat TNI-Polri, masyarakat kampung, masyarakat adat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut masih terbatas sehingga dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.
Kolaborasi dengan pemerintah provinsi melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat pengawasan kawasan perairan.
Oridako berharap pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan sekaligus memperluas keterlibatan pemerintah kabupaten dalam menjaga sumber daya laut Raja Ampat.
Bupati Apresiasi Pengungkapan Kasus Bom Ikan di Misool
Dalam kesempatan tersebut, Oridako turut mengapresiasi kerja sama masyarakat dan aparat keamanan yang berhasil mengungkap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Misool.
Ia menyebut keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
Namun, Oridako mengingatkan bahwa masyarakat yang berupaya melaporkan praktik bom ikan terkadang menghadapi ancaman dari para pelaku.
Karena itu, keterlibatan aparat keamanan dinilai penting untuk mendukung upaya penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membantu pengawasan.
"Kalau kita semua berkolaborasi, baik pemerintah, TNI-Polri, masyarakat adat maupun lembaga lingkungan, saya yakin laut Raja Ampat bisa kita jaga bersama sehingga praktik pengeboman ikan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Pemerintah Dorong Partisipasi Warga untuk Jaga Kelestarian Laut
Oridako berharap pembangunan sekitar 10 posko pengawasan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
Keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi sarana pendukung pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal di wilayah perairan Raja Ampat.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai salah satu aset utama daerah yang menopang sektor perikanan dan pariwisata.
Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Raja Ampat berupaya mencegah terulangnya praktik pengeboman ikan sekaligus memastikan sumber daya laut tetap terjaga bagi masyarakat dan generasi mendatang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
