Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai sulitnya masyarakat mengakses pelayanan publik secara mandiri masih menjadi salah satu faktor yang membuka peluang praktik pungutan liar (pungli) di berbagai daerah.
Menurut Dede, prosedur pelayanan publik yang dianggap rumit sering kali membuat masyarakat memilih menggunakan jasa perantara atau calo untuk mengurus berbagai keperluan administrasi meskipun harus membayar lebih mahal.
Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf kepada Parlementaria seusai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi, jajaran kepala dinas, Kepala Ombudsman RI, serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Dalam pertemuan itu, Komisi II DPR RI menyoroti upaya Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan kemudahan akses pelayanan publik sekaligus mencegah praktik pungli yang merugikan masyarakat.
Dede Yusuf Sebut Jasa Perantara Berpotensi Memicu Pungli
Dede menjelaskan bahwa praktik pungli tidak selalu terjadi ketika masyarakat berhadapan langsung dengan petugas pelayanan, tetapi juga dapat muncul akibat penggunaan jasa perantara dalam pengurusan administrasi.
Menurutnya, anggapan bahwa mengurus dokumen secara mandiri merupakan proses yang sulit telah mendorong sebagian masyarakat menyerahkan pengurusan kepada mediator.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan karena jasa pengurusan dapat dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan biaya pelayanan yang seharusnya dibayarkan masyarakat.
"Kadang-kadang pungli juga terjadi karena masyarakat tidak datang sendiri, sehingga menitipkan. Inilah yang sangat sulit terjadi ketika ada pameo bahwa mengurus sendiri itu sulit, sehingga dititipkan kepada mediator. Nah mediator inilah yang kemudian menaikkan biaya menjadi lebih tinggi," ungkap Dede.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jasa perantara.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menghadirkan sistem pelayanan yang lebih sederhana, mudah dijangkau, dan memungkinkan masyarakat mengurus kebutuhan administrasi secara langsung.
Pemkot Bekasi Terapkan Layanan Jemput Bola hingga Kelurahan
Dede mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Bekasi, khususnya melalui pendekatan jemput bola yang mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah penyediaan fasilitas pelayanan publik hingga tingkat kelurahan sehingga warga tidak harus selalu mendatangi kantor pelayanan di pusat pemerintahan kota.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi sekaligus mengurangi hambatan akses yang selama ini menjadi alasan penggunaan jasa mediator.
Selain memperluas pelayanan hingga tingkat kelurahan, Pemerintah Kota Bekasi juga menerapkan layanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara langsung di sekolah-sekolah.
Melalui program tersebut, siswa yang membutuhkan perekaman KTP dapat memperoleh pelayanan di lingkungan sekolah tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dede menilai inovasi tersebut menunjukkan pendekatan pelayanan yang lebih proaktif karena pemerintah mendatangi masyarakat yang membutuhkan layanan.
Menurutnya, pelayanan hingga tingkat kelurahan dan perekaman KTP di sekolah merupakan langkah konkret untuk memutus mata rantai perantara yang berpotensi menimbulkan pungli.
"Nah apa yang dilakukan Kota Bekasi untuk menghindari itu adalah melakukan jemput bola. Mendatangi, termasuk dibuat kantor-kantor pelayanan publiknya di kelurahan, sampai pada level kelurahan. Ini sebetulnya fungsinya memotong mata rantai mediator dan menurut kami ini suatu terobosan yang bagus," ujar Dede.
Dede Apresiasi Kebijakan Kompensasi Dua Kali Lipat bagi Warga yang Dirugikan
Selain layanan jemput bola, Dede turut mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan mekanisme pengaduan atau whistleblower untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Mekanisme tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila mengalami kerugian atau menemukan persoalan dalam proses pelayanan pemerintah.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah mekanisme pemberian kompensasi sebesar dua kali lipat kepada warga yang mengalami kerugian dalam pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Dede menilai kebijakan kompensasi ganda merupakan terobosan yang menunjukkan upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan.
Menurutnya, kebijakan semacam itu masih relatif jarang diterapkan oleh pemerintah daerah lain sehingga dapat menjadi contoh dalam pembenahan pelayanan publik.
"Tetapi terobosan seperti ini termasuk juga membuat peraturan pelapor pelanggaran melaporkan kalau sampai ada yang dirugikan itu akan dibayar dua kali lipat. Ini juga bagus ya. Menurut kami ini suatu terobosan yang memang jarang dilakukan oleh daerah-daerah lain," kata Dede.
Ia memandang kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.
Komisi II DPR Minta Ombudsman Awasi Efektivitas Inovasi Pelayanan
Meski mengapresiasi berbagai inovasi Pemerintah Kota Bekasi, Dede mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pelayanan publik tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan program atau aturan yang telah dibuat.
Ia menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan berbagai inovasi harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dede menyarankan agar Ombudsman Republik Indonesia turut dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi.
Keterlibatan Ombudsman dinilai penting untuk memastikan berbagai inovasi berjalan sesuai tujuan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Pengawasan juga diperlukan agar terobosan pemerintah daerah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kemudahan akses pelayanan.
Melalui perluasan pelayanan hingga tingkat kelurahan, perekaman KTP langsung di sekolah, penyediaan mekanisme pengaduan, serta kebijakan kompensasi bagi warga yang dirugikan, Pemerintah Kota Bekasi dinilai telah menghadirkan sejumlah langkah pembenahan pelayanan publik.
Dede berharap inovasi tersebut terus dievaluasi dengan melibatkan Ombudsman RI sehingga upaya memutus mata rantai perantara, mencegah pungli, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
