Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga langkah prioritas untuk menghadapi disrupsi industri dan perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), otomasi, serta dinamika ekonomi global.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa ketiga langkah tersebut mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja, serta penguatan pelindungan pekerja.
“Ketiga langkah itu adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas, serta pelindungan pekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Yassierli, perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perusahaan dan tenaga kerja terus beradaptasi agar mampu menghadapi perubahan kebutuhan industri.
Penguasaan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing tenaga kerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.
Penerapan AI dan otomasi diperkirakan memengaruhi berbagai bidang pekerjaan, mulai dari proses produksi di sektor industri hingga aktivitas administrasi dan perkantoran.
“Karena itu, transformasi teknologi perlu diimbangi dengan penyiapan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai perkembangan zaman,” ujar dia.
Kemnaker Perkuat Kompetensi SDM melalui Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi
Pada prioritas pertama, Kemnaker berfokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui dua program utama, yakni Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional.
Kedua program tersebut dirancang untuk menyelaraskan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha melalui pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan praktik langsung di lingkungan industri.
Melalui Magang Nasional, peserta memperoleh kesempatan mempelajari proses kerja secara langsung sekaligus memahami keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Sementara itu, Pelatihan Vokasi Nasional diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan praktis tenaga kerja agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.
Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dan pelaku dunia usaha dalam penyusunan kurikulum pelatihan vokasi.
Keterlibatan tersebut diperlukan untuk memastikan materi pelatihan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan sekaligus memperkecil kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja dan dunia industri.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” katanya.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja secara umum, Kemnaker juga memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan kurikulum pembelajaran dan fasilitas pelatihan yang adaptif agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Kemnaker Gandeng APO untuk Tingkatkan Produktivitas Perusahaan
Pada prioritas kedua, Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya, perbaikan proses bisnis, dan penguatan sistem operasional perusahaan.
Yassierli menilai bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) dalam pengembangan produktivitas perusahaan.
Kerja sama itu mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas yang diharapkan mampu membantu perusahaan mengidentifikasi berbagai persoalan yang memengaruhi kinerja usaha.
Selain menyiapkan tenaga ahli, Kemnaker juga menjalankan pendampingan perusahaan melalui perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, dan penyempurnaan kebijakan internal.
Pendampingan tersebut diarahkan agar peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada kemampuan individu pekerja, tetapi juga didukung sistem operasional yang baik.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menghasilkan produk yang lebih kompetitif di tengah perubahan industri.
Pelindungan Pekerja Diperkuat melalui Regulasi, K3, dan Pengawasan
Pada prioritas ketiga, Kemnaker menitikberatkan penguatan pelindungan pekerja agar peningkatan daya saing industri tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan keselamatan tenaga kerja.
Yassierli menjelaskan bahwa penguatan pelindungan tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan regulasi, pemerintah disebut telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pembaruan aturan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kerangka pelindungan tenaga kerja dengan perkembangan teknologi, perubahan industri, dan dinamika hubungan kerja.
Selain pembaruan regulasi, Kemnaker mendorong perusahaan meningkatkan penerapan K3 guna memastikan kegiatan operasional berlangsung dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja.
Penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Kemnaker Dorong Hubungan Industrial yang Adaptif terhadap Perubahan Teknologi
Dalam mendukung pelindungan tenaga kerja, Kemnaker turut menggunakan Kerangka Maturitas Hubungan Industrial atau Industrial Relations Maturity Framework.
Kerangka tersebut digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan transformatif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial serta hubungan kerja yang saling menguntungkan.
Melalui pendekatan ini, perusahaan dan pekerja didorong membangun komunikasi serta kerja sama yang lebih baik dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri.
Penguatan hubungan industrial juga diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui dialog dan kerja sama antara pihak perusahaan dan tenaga kerja.
Secara keseluruhan, tiga prioritas Kemnaker mencakup penyiapan tenaga kerja melalui program magang dan pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem perusahaan, serta penguatan pelindungan melalui regulasi, K3, pengawasan, dan hubungan industrial.
Melalui pelaksanaan strategi tersebut, Kemnaker berupaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja dan perusahaan dalam menghadapi perkembangan AI, otomasi, serta perubahan ekonomi global tanpa mengabaikan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.
- Penulis :
- Shila Glorya
