Pantau - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat sebanyak 1.790 laporan masyarakat terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur menjadi persoalan yang paling sering ditemukan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal proses rekrutmen CASN agar berlangsung bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik malaadministrasi.
Dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Radian mengungkapkan bahwa dari total 1.790 laporan tersebut, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi CASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.
Berdasarkan tahun penerimaan, Ombudsman RI mencatat 280 laporan pada 2022, sebanyak 275 laporan pada 2023, kemudian meningkat menjadi 610 laporan pada 2024.
Sementara itu, sepanjang 2025 terdapat 534 laporan, sedangkan pada 2026 hingga 12 November tercatat 91 laporan yang masih berpotensi bertambah.
"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.
Ombudsman Ungkap Potensi Malaadministrasi dalam Setiap Tahapan Seleksi CASN
Radian menjelaskan bahwa potensi malaadministrasi dalam proses rekrutmen CASN dapat terjadi sejak tahap penetapan formasi hingga pengangkatan peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
Pada tahap penetapan formasi, persoalan yang berpotensi muncul meliputi ketidaksesuaian jumlah maupun jenis formasi dengan kebutuhan instansi serta persyaratan kualifikasi pendidikan yang menimbulkan perbedaan penafsiran.
Sementara itu, pada tahap pengumuman dan pendaftaran, potensi permasalahan mencakup persyaratan yang terlalu rumit, ketentuan multitafsir, hingga gangguan sistem pendaftaran.
Dalam tahapan seleksi administrasi dan masa sanggah, Ombudsman RI menyoroti proses verifikasi dokumen yang tidak seragam serta keterlambatan penyelenggara dalam memberikan jawaban atas sanggahan peserta.
Permasalahan juga berpotensi terjadi pada seleksi kompetensi, terutama apabila pelaksanaan ujian tidak menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), kurang transparan, atau menggunakan perangkat yang tidak memenuhi standar.
Pada tahap pengumuman hasil seleksi dan pemberkasan, Ombudsman RI mengingatkan adanya potensi perubahan jadwal secara mendadak hingga indikasi campur tangan pihak lain dalam proses seleksi.
Adapun pada tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan, penundaan berkepanjangan dapat menghambat proses pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lulus.
Selain persoalan tersebut, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan berulang berupa perubahan jadwal seleksi, perbedaan penafsiran regulasi antarverifikator, serta perubahan kebijakan ketika proses rekrutmen masih berlangsung.
Radian juga menyoroti keterlambatan penyelenggara dalam menindaklanjuti pengaduan peserta serta layanan bantuan atau helpdesk nasional yang belum mampu memberikan solusi terhadap sejumlah permasalahan.
"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," katanya.
Rekrutmen CPNS 2026 Diperkirakan Buka 150 Ribu Formasi
Radian menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan seleksi CASN semakin mendesak menjelang rencana pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Pemerintah menargetkan pembukaan seleksi CPNS pada akhir November 2026 dengan perkiraan kebutuhan sekitar 150 ribu formasi.
Selain agenda rekrutmen CPNS, pemerintah juga merencanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menghadapi agenda kepegawaian tersebut, Ombudsman RI meminta instansi terkait memperkuat koordinasi kebijakan agar seluruh ketentuan seleksi dapat diterapkan secara konsisten.
Ombudsman RI juga mendorong pemantauan regulasi secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebijakan maupun perbedaan penafsiran aturan selama proses seleksi berlangsung.
Selain itu, peningkatan kolaborasi antarlembaga penyelenggara dinilai diperlukan untuk memastikan setiap tahapan rekrutmen berjalan sesuai ketentuan.
Langkah perbaikan tersebut diarahkan untuk mencegah terulangnya praktik malaadministrasi sekaligus melindungi hak peserta dalam mengikuti seleksi CASN.
Ombudsman Siapkan Posko Pengaduan CASN di 34 Kantor Perwakilan
Ombudsman RI mengimbau seluruh peserta seleksi CASN dan masyarakat yang menemukan dugaan malaadministrasi agar terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara seleksi.
Apabila pengaduan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat meneruskan laporan kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti.
Layanan pengaduan Ombudsman RI tersedia secara gratis melalui pusat panggilan 137, WhatsApp 0821-3737-3737, serta situs resmi www.ombudsman.go.id.
Untuk memperluas akses pengaduan, Ombudsman RI juga berencana membuka posko khusus yang dapat dimanfaatkan peserta seleksi CASN di berbagai daerah.
"Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi," tutur Radian.
Melalui penguatan pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penyediaan layanan pengaduan, Ombudsman RI berupaya memastikan rekrutmen CASN berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik malaadministrasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
