Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak pemerintah memperketat pemberantasan rokok ilegal untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi industri tembakau nasional dan tenaga kerjanya.
Chusnunia mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam menindak peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan produsen resmi karena tidak menanggung kewajiban cukai sebagaimana pelaku industri legal.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal telah disita hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan hasil penindakan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peredaran Rokok Ilegal Dinilai Ganggu Persaingan Usaha
Chusnunia mengatakan maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan ketimpangan persaingan dalam industri hasil tembakau.
Ia merujuk hasil survei rokok tercecer atau littered pack survey yang menunjukkan tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar Indonesia mencapai 10,77 persen.
Menurutnya, produsen rokok resmi menghadapi tekanan karena harus memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan ketentuan usaha lainnya.
Sementara itu, produk rokok ilegal beredar tanpa menanggung kewajiban yang sama.
"Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Chusnunia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar persaingan usaha di sektor tembakau berlangsung secara adil.
Bea Cukai Sita 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal
Chusnunia mengapresiasi langkah DJBC dan lembaga terkait yang terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sepanjang 2026.
Data hingga Oktober 2026 menunjukkan petugas Bea Cukai telah menyita sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal.
Hasil penindakan tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2025.
Peningkatan jumlah barang sitaan menunjukkan besarnya volume rokok ilegal yang berhasil diamankan aparat sepanjang tahun ini.
Chusnunia mendukung kelanjutan penindakan untuk menekan peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan.
Namun, ia menilai penegakan hukum perlu dibarengi dengan langkah pembinaan terhadap pelaku usaha ilegal.
DPR Usulkan Pendampingan Produsen Rokok Ilegal agar Beralih ke Usaha Resmi
Selain memperketat pengawasan, Chusnunia meminta pemerintah menyediakan pendampingan bagi produsen rokok ilegal yang ingin menjalankan usaha secara resmi.
Menurutnya, kemudahan akses perizinan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut dinilai perlu berjalan bersama penindakan terhadap pelanggaran di sektor industri hasil tembakau.
"Selain penindakan harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi," ucapnya.
Chusnunia berharap kebijakan tersebut dapat membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat antara pelaku usaha di industri tembakau.
Rokok Ilegal Berisiko Tekan Produksi dan Picu PHK
Chusnunia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri rokok ilegal berpotensi menekan kegiatan produksi perusahaan rokok resmi.
Penurunan produksi di industri legal dapat berdampak pada berkurangnya jam kerja karyawan hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menyoroti besarnya jumlah pekerja yang menggantungkan penghasilan pada sektor industri hasil tembakau.
Selain pekerja pabrik, dampak penurunan produksi juga berpotensi dirasakan petani tembakau dan cengkeh.
Menurutnya, ketika produksi pabrik rokok resmi berkurang, kebutuhan bahan baku dari petani lokal juga dapat menurun.
"Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal, Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat," ujarnya.
Chusnunia menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan industri resmi, melindungi tenaga kerja, dan mempertahankan penyerapan hasil pertanian lokal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
