Pantau - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah daerah memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terutama melalui media sosial dan kanal komunikasi digital.
Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto Nugroho mengatakan keterbatasan jumlah personel dan kemampuan pengelolaan informasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah kelurahan.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota perlu memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan.
“Kondisi ini tentu saja perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah kota melalui dukungan dan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi publik di tingkat kelurahan,” kata Agus dalam presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2026, sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
KI DKI Soroti Keterbatasan SDM Pengelola Informasi Kelurahan
Agus menjelaskan bahwa kelurahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga, kelurahan dituntut mampu menyampaikan informasi secara jelas, cepat, dan mudah diakses.
Namun, keterbatasan tenaga pengelola informasi serta kemampuan komunikasi digital masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Kondisi tersebut dinilai semakin penting untuk ditangani seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui berbagai platform digital.
"Kemampuan aparatur kelurahan dalam mengelola informasi, merespons pertanyaan, serta membangun komunikasi publik perlu terus ditingkatkan," ujarnya.
Menurut Agus, peningkatan kompetensi aparatur diperlukan agar pelayanan informasi tidak hanya bergantung pada pemenuhan kewajiban administratif.
Pengelola informasi juga harus mampu memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan tanggapan secara efektif.
Media Sosial Jadi Bagian Penting Pelayanan Informasi Publik
KI DKI Jakarta menilai media sosial memiliki peran semakin besar dalam komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
Melalui kanal digital, masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pertanyaan mengenai berbagai layanan pemerintahan.
Agus menekankan bahwa aparatur kelurahan perlu memiliki kemampuan mengelola informasi serta membangun komunikasi yang responsif.
Penguatan kemampuan tersebut mencakup penyampaian informasi, penanganan pertanyaan masyarakat, dan pengelolaan komunikasi publik.
"Kelurahan menjadi pihak yang berada di garis depan pelayanan informasi publik. Interaksinya langsung dengan masyarakat, sehingga harus mampu menjadi garda terdepan dalam berkomunikasi dengan publik. Karena itu, kompetensinya perlu terus ditingkatkan," jelasnya.
Ia menilai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan informasi di tingkat kelurahan.
E-Monev 2026 Diharapkan Dorong Transparansi Kelurahan
Komisi Informasi DKI Jakarta menyelenggarakan presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2026 pada Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu momentum untuk menyoroti kesiapan kelurahan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Agus berharap hasil pelaksanaan E-Monev dapat mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan SDM pengelola informasi.
Peningkatan kapasitas aparatur dinilai diperlukan agar pelayanan informasi dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat dirasakan manfaatnya melalui pelayanan informasi yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkas Agus.
Puluhan Kelurahan di Jakarta Ikuti Presentasi E-Monev
Sejumlah kelurahan di wilayah DKI Jakarta mengikuti presentasi E-Monev yang diselenggarakan Komisi Informasi pada Jumat (13/11/2026).
Kelurahan yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Bidara Cina, Bintaro, Bukit Duri, Bungur, Cakung Barat, Cempaka Putih Timur, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Cibubur, Cideng, Cilandak Timur, Cilangkap, dan Cililitan.
Peserta lainnya meliputi Kelurahan Cilincing, Cakung Timur, Cawang, Ceger, Cempaka Baru, Cempaka Putih Barat, Ciganjur, Cijantung, Cikini, Cikoko, Cilandak Barat, dan Cipete Selatan.
Selain itu, Kelurahan Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Cipayung, Cipinang Cempedak, serta Cipinang Melayu juga mengikuti kegiatan tersebut.
Melalui pelaksanaan E-Monev 2026, KI DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
