Pantau - Penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Februari 2026 menjadi sorotan karena berdampak pada akses pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus memunculkan desakan agar perspektif hak asasi manusia (HAM) diperkuat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Persoalan tersebut diangkat Radhitya Syamsuprakasa dalam tulisan opini berjudul "Urgensi Pusat Studi HAM: Ketika kebijakan lahir tanpa 'telinga'" yang diterbitkan pada Sabtu (14/11/2026).
Penonaktifan kepesertaan terjadi akibat kebijakan pemutakhiran dan pemadanan data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebijakan tersebut bertujuan memperbarui data agar bantuan iuran jaminan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Namun, pelaksanaannya menimbulkan persoalan karena sebagian peserta baru mengetahui status kepesertaannya tidak aktif ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan.
Penonaktifan BPJS PBI Berdampak pada Pasien Gagal Ginjal
Dalam tulisannya, Radhitya menyoroti keterlambatan penyampaian informasi mengenai perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut uraian tersebut, BPJS Kesehatan baru menerima dokumen resmi terkait kebijakan beberapa hari sebelum aturan mulai diberlakukan.
Sementara itu, sejumlah peserta mengetahui penonaktifan kepesertaannya ketika sudah berada di loket rumah sakit.
Kondisi tersebut berdampak pada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia melaporkan sedikitnya 160 pasien gagal ginjal tidak dapat menjalani terapi akibat persoalan kepesertaan tersebut.
Padahal, pasien gagal ginjal membutuhkan tindakan cuci darah secara berkala, yakni dua hingga tiga kali dalam sepekan.
Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan juga memperkirakan sekitar 120 ribu peserta dengan penyakit berat turut terdampak kebijakan penonaktifan.
Pemerintah dan DPR Sepakati Pengaktifan Kembali Kepesertaan
Pemerintah bersama DPR mengambil langkah penanganan setelah persoalan penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional mendapat perhatian.
Pada 9 Februari 2026, pemerintah dan DPR menyepakati pengaktifan kembali kepesertaan secara otomatis selama tiga bulan.
Kebijakan tersebut menjadi langkah perbaikan terhadap dampak penonaktifan yang sebelumnya dialami masyarakat.
Meski demikian, Radhitya menyoroti bahwa langkah perbaikan baru dilakukan setelah warga menyampaikan keluhan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup dipahami sebagai masalah ketidaktepatan atau kekeliruan data penerima bantuan.
Dampak yang harus ditanggung masyarakat ketika terjadi kesalahan data juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.
Pusat Studi HAM Dinilai Penting dalam Evaluasi Kebijakan
Melalui tulisannya, Radhitya mengangkat urgensi Pusat Studi HAM dalam konteks penyusunan kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat.
Persoalan penonaktifan peserta jaminan kesehatan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kelompok yang membutuhkan perlindungan.
Dalam kasus tersebut, peserta yang seharusnya memperoleh bantuan berisiko kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan status dalam sistem pendataan.
Risiko tersebut menjadi lebih besar bagi pasien dengan penyakit berat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
Radhitya juga menyoroti perbedaan konsekuensi antara kesalahan menghapus penerima yang berhak dan kesalahan memasukkan penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam tulisan tersebut, kesalahan mengeluarkan warga yang berhak dari daftar penerima bantuan dapat menimbulkan dampak jauh lebih berat, terutama ketika menyangkut kelangsungan terapi medis.
Kasus penonaktifan peserta PBI tersebut menjadi contoh pentingnya mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat sebelum perubahan kebijakan diberlakukan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
