Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mendukung Bareskrim Polri mengusut tuntas jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia, termasuk mengungkap pihak yang membiayai dan mengendalikan perekrutan tersebut.
Rano meminta penyidik menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, pengatur keberangkatan, hingga pihak yang mengetahui tujuan sebenarnya dari perekrutan WNI ke wilayah konflik bersenjata.
Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku perekrutan di Indonesia, tetapi harus menjangkau pihak yang memberikan instruksi dan menyediakan dana.
"Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas. Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut," kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Bareskrim Ungkap Lima Perkara Dugaan Perdagangan Orang
Rano mengapresiasi jajaran Polri dan Bareskrim yang telah mengungkap lima perkara dugaan perdagangan orang, termasuk perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri memaparkan perkembangan pengungkapan lima perkara TPPO pada Kamis (12/11/2026).
Perkara tersebut mencakup dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki.
Selain itu, penyidik mengungkap kasus perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Rano menilai pengungkapan tersebut perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan mendalam terhadap hubungan antaranggota jaringan.
Penyidik juga diminta mengidentifikasi pihak yang menyusun tawaran pekerjaan dan mengatur keberangkatan para korban.
Perekrut Diduga Terima Imbalan 1.000 Dolar AS Lewat Kripto
Dalam salah satu perkara perekrutan WNI ke Rusia, penyidik menduga seorang perekrut menerima imbalan sebesar 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Pembayaran tersebut diduga dilakukan melalui dompet aset kripto.
Rano meminta Bareskrim menelusuri transaksi tersebut untuk mengetahui sumber dana dan pihak yang membayar perekrut.
Menurutnya, aliran dana dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang mengendalikan jaringan.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting untuk menelusuri siapa yang membiayai, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas perekrutan tersebut,” ujarnya.
Rano juga meminta penyidik mencocokkan bukti transaksi dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, serta keterangan para korban.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan jaringan perdagangan orang.
DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI di Rusia
Selain pengusutan pidana, Rano meminta Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan keberadaan dan kondisi WNI yang diduga direkrut untuk kepentingan militer di Rusia.
Rano juga meminta pemerintah mengupayakan kepulangan para WNI dengan selamat.
Ia menyoroti pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia yang meminta bantuan pemerintah untuk mengetahui kondisi dan memulangkan kerabat mereka.
Dalam pengaduan tersebut, salah satu keluarga turut menyampaikan dugaan adanya permintaan uang agar korban dapat kembali ke Indonesia.
Rano meminta informasi tersebut ditindaklanjuti bersama penyidik untuk memastikan kebenarannya.
Ia juga mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menelusuri pihak yang memfasilitasi keberangkatan para WNI.
Rano Dorong Perlindungan Korban dan Keluarga
Rano menekankan pentingnya penyediaan saluran komunikasi yang jelas bagi keluarga korban.
Menurutnya, keluarga membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai keberadaan, keselamatan, dan kondisi anggota keluarga mereka.
“Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pertanyaan pertama mereka sangat sederhana. Di mana anggota keluarga saya, apakah dia selamat, dan siapa yang bisa saya hubungi untuk mendapatkan kabar yang benar?” katanya.
Rano turut mendorong pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menilai kebutuhan perlindungan bagi korban dan keluarga yang menghadapi ancaman.
Ia menilai langkah perlindungan perlu berjalan bersamaan dengan penyidikan agar korban dan keluarga dapat memberikan keterangan secara aman.
Selain itu, hasil pengusutan yang telah terverifikasi perlu disampaikan kepada instansi terkait untuk mencegah perekrutan dengan modus serupa.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memeriksa kebenaran tawaran pekerjaan sebelum menyerahkan dokumen perjalanan atau memutuskan berangkat ke luar negeri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
