Pantau - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perkawinan dengan warga negara asing (WNA) yang berpotensi menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui praktik pengantin pesanan.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan peringatan tersebut melalui tanggapan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
“Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran perjodohan atau perkawinan dengan WNA,” kata Heni Hamidah.
Heni meminta masyarakat mewaspadai tawaran perkawinan dengan WNA yang disertai janji pemberian mahar dalam jumlah besar maupun keuntungan finansial yang menggiurkan.
Selain itu, masyarakat perlu mencurigai proses perkawinan yang melibatkan penggunaan dokumen tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya.
Kemlu Ungkap Modus Pengantin Pesanan yang Menjerat WNI
Berdasarkan sejumlah kasus pengantin pesanan yang ditangani Kemlu RI, korban WNI umumnya tergiur tawaran menikah dengan WNA karena dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih stabil.
Pelaku memanfaatkan harapan korban untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan menawarkan mahar bernilai besar serta menggambarkan kehidupan rumah tangga yang menjanjikan.
Menurut Heni, tidak sedikit laki-laki WNA yang memberikan kesan memiliki kondisi finansial lebih baik sehingga membuat calon korban semakin tertarik menerima tawaran perkawinan tersebut.
Kemlu RI juga menemukan adanya kesalahpahaman di kalangan korban mengenai status hukum perkawinan dengan WNA dalam praktik pengantin pesanan.
Sebagian korban menganggap perkawinan tersebut hanya bersifat informal atau menyerupai nikah siri sehingga tidak memahami konsekuensi hukum yang dapat muncul setelah pernikahan berlangsung.
Padahal, perkawinan dalam sejumlah kasus pengantin pesanan yang ditangani Kemlu RI justru tercatat secara resmi berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan.
“Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak,” ujar Heni.
Status perkawinan yang diakui secara hukum di negara tujuan dapat menimbulkan persoalan bagi WNI yang kemudian ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya.
Korban yang ingin bercerai tidak dapat begitu saja mengakhiri perkawinan karena harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut diakui.
Kurangnya pemahaman mengenai legalitas perkawinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi korban, terutama ketika mereka berupaya melepaskan diri dari hubungan perkawinan tersebut.
WNI Diminta Periksa Latar Belakang Calon Pasangan Asing
Untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO, Heni mengingatkan WNI yang berencana menikah dengan WNA agar terlebih dahulu memastikan identitas dan latar belakang calon pasangannya.
Pemeriksaan tersebut diperlukan agar calon pasangan tidak mudah terjebak dalam tawaran perkawinan yang menjanjikan keuntungan ekonomi tanpa kejelasan mengenai kondisi sebenarnya.
Masyarakat juga diminta memastikan seluruh proses perkawinan dilakukan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Kemlu RI menyarankan agar legalitas perkawinan diperiksa melalui instansi berwenang sebelum calon pasangan memutuskan melangsungkan pernikahan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan WNI memahami status hukum perkawinannya serta hak dan kewajiban yang muncul setelah menikah dengan warga negara asing.
Kemlu Dukung Pengusutan TPPO Pengantin Pesanan ke China
Dalam kesempatan yang sama, Heni menyampaikan dukungan Kemlu RI terhadap langkah kepolisian yang baru-baru ini mengungkap praktik TPPO bermodus pengantin pesanan yang melibatkan tiga korban WNI ke China.
Kemlu RI mendukung proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang melalui perkawinan dengan warga negara asing.
“Kementerian Luar Negeri mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku dan berharap agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Heni.
Kemlu RI berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain penindakan terhadap pelaku, Heni menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus perdagangan orang.
Korban TPPO harus dipastikan memperoleh seluruh haknya, termasuk restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami.
Heni juga menekankan pentingnya pendampingan serta layanan pemulihan psikologis bagi korban untuk membantu mengatasi trauma akibat pengalaman tersebut.
Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan mahar besar atau kehidupan ekonomi lebih baik tanpa memastikan latar belakang pasangan dan keabsahan proses perkawinannya.
- Penulis :
- Shila Glorya
