Pantau - Pemerintah menaikkan pagu anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp726,2 triliun dari alokasi awal Rp693 triliun untuk memenuhi tambahan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk penanganan bencana di Sumatera, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Penjelasan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Kenaikan pagu TKD tersebut mencapai Rp33,2 triliun dibandingkan dengan alokasi awal yang ditetapkan pemerintah pada tahun anggaran 2026.
Dari tambahan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp10,6 triliun untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
Selain itu, pemerintah menyediakan tambahan dana sebesar Rp18,9 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan bencana.
Kedua komponen tambahan tersebut berjumlah Rp29,5 triliun, sementara total kenaikan pagu mencapai Rp33,2 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp653,6 Triliun hingga Oktober 2026
Suahasil menjelaskan bahwa realisasi penyaluran TKD hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp653,6 triliun atau sekitar 90 persen dari pagu revisi sebesar Rp726,2 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp72,6 triliun anggaran TKD yang belum disalurkan hingga akhir Oktober 2026.
Dari total realisasi tersebut, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp437,8 triliun.
Sementara itu, dana transfer khusus yang telah disalurkan tercatat sebesar Rp140,4 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Komponen lainnya, yakni Dana Desa, dana insentif, dan dana keistimewaan, telah disalurkan dengan nilai gabungan sebesar Rp75,4 triliun.
Ketiga kelompok penyaluran tersebut membentuk total realisasi TKD sebesar Rp653,6 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Dana Transfer Khusus Dukung Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Pemerintah menjelaskan bahwa dana transfer khusus menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat di berbagai daerah.
Pada sektor pendidikan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, dana transfer khusus turut membiayai layanan pendidikan bagi sekitar 1,04 juta siswa yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.
Dukungan juga diberikan kepada sekitar 5,96 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Pada sektor kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah menggunakan dana transfer khusus untuk mendukung pemberian tunjangan kepada sekitar 1,68 juta guru.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur dasar, dana transfer khusus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan 32.495 sambungan rumah dalam program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur penyediaan air minum di daerah.
Pemerintah juga menggunakan anggaran transfer khusus untuk mendukung penanganan jalan dengan total panjang mencapai 531 kilometer.
Di sektor kesehatan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung revitalisasi dan perbaikan sebanyak 124 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Revitalisasi RSUD diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Menkeu Tegaskan Dukungan Daerah Tidak Hanya Berasal dari TKD
Suahasil menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah tidak hanya dilakukan melalui penyaluran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas yang dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi, pemberian subsidi, serta program cetak sawah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
Selain itu, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendukung peningkatan gizi serta kesehatan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah pusat melaksanakan program preservasi jalan dan jembatan guna menjaga fungsi infrastruktur transportasi.
Sementara itu, dukungan perlindungan sosial disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako bagi masyarakat penerima manfaat.
Pada sektor pendidikan, pemerintah juga memberikan dukungan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Suahasil menilai seluruh program tersebut perlu diperhitungkan ketika mengukur besarnya dukungan anggaran pemerintah terhadap masyarakat di daerah.
"APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat transfer ke daerah memang kesannya seakan-akan turun tahun 2026 ini turun dari tahun lalu 2025," kata dia.
Menurut Suahasil, perbandingan anggaran TKD antara tahun 2025 dan 2026 tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat besaran dana yang ditransfer langsung kepada pemerintah daerah.
Belanja pemerintah pusat yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat di daerah juga perlu diperhitungkan sebagai bagian dari dukungan fiskal negara.
Pemerintah Siapkan TKD Rp735 Triliun pada 2027
Dalam perencanaan anggaran tahun 2027, pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp1.445 triliun untuk berbagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat melalui APBN.
Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah pusat yang memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Sementara itu, pagu Transfer ke Daerah pada tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp735 triliun.
Jika dibandingkan dengan pagu revisi tahun 2026 sebesar Rp726,2 triliun, rencana alokasi TKD tahun 2027 meningkat Rp8,8 triliun atau sekitar 1,21 persen.
Pemerintah menekankan bahwa dukungan anggaran bagi daerah perlu dilihat secara menyeluruh melalui penyaluran TKD dalam APBD maupun pelaksanaan program prioritas yang dibiayai langsung melalui APBN.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemulihan bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap memperoleh dukungan anggaran.
- Penulis :
- Arian Mesa
