Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sosok wakil presiden yang memiliki kemampuan menjaga dan memperkuat perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global, menyusul laporan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Mardani menilai kemampuan di bidang ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pendamping presiden untuk menjalankan pemerintahan.
“Kita berharap Wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tantangan ekonomi global membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Mardani Dorong Prabowo Pilih Wapres yang Menguasai Ekonomi
Mardani mengatakan wakil presiden perlu memiliki kemampuan untuk membantu presiden menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ia menilai kondisi perekonomian global dapat memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” tutur Mardani.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan figur yang dapat mendukung pengambilan kebijakan ekonomi secara efektif.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara presiden dan wakil presiden dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Mardani Singgung Pertumbuhan Ekonomi Era SBY-Boediono
Mardani menjadikan pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Wakil Presiden Boediono sebagai salah satu contoh kepemimpinan yang melibatkan figur berlatar belakang ekonomi.
Boediono merupakan ekonom dan akademisi yang mendampingi SBY pada periode kedua pemerintahannya.
Mardani menilai pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam memilih wakil presiden yang memiliki kompetensi ekonomi.
“Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22 persen. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49 persen. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkap Mardani.
Menurutnya, kemampuan ekonomi seorang wakil presiden dapat menjadi nilai tambah dalam menghadapi tantangan pemerintahan.
“Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat,” sebutnya.
Mardani Minta Pemerintah Jaga Kelancaran Administrasi
Selain membahas kriteria wakil presiden, Mardani menyoroti pentingnya kesinambungan administrasi pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia meminta pemerintah memastikan agenda yang sebelumnya melibatkan koordinasi wakil presiden tetap berjalan.
“Perhatian perlu diarahkan pada kesinambungan pekerjaan, kejelasan penanggung jawab, serta kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan agenda pemerintahan,” ujar Mardani.
Mardani mendorong Kementerian Sekretariat Negara bersama instansi terkait melakukan pemetaan terhadap pekerjaan yang sebelumnya berada dalam koordinasi wakil presiden.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui agenda yang masih berlangsung dan keputusan yang membutuhkan tindak lanjut.
"Pekerjaan Pemerintah memiliki rangkaian yang perlu terus dijaga. Setiap agenda yang masih berlangsung harus mempunyai penanggung jawab yang jelas, sehingga tindak lanjutnya dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi instansi pelaksana,” ujarnya.
Kementerian dan Pemerintah Daerah Diminta Mendapat Kepastian Koordinasi
Mardani mengatakan penyesuaian administrasi perlu disertai pencatatan perkembangan pekerjaan dan pengelolaan dokumen secara tertib.
Menurutnya, informasi mengenai hasil koordinasi, komitmen, dan persoalan yang belum selesai harus tersedia untuk mendukung kelanjutan agenda pemerintahan.
“Informasi mengenai komitmen, hasil koordinasi, dan persoalan yang belum selesai menjadi dasar penting bagi kelanjutan pelaksanaan,” jelasnya.
Ia juga meminta kementerian dan pemerintah daerah mendapatkan penjelasan apabila terdapat perubahan mekanisme koordinasi.
“Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,” pesan Mardani.
Mardani menegaskan bahwa kejelasan penanggung jawab diperlukan agar pelayanan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak mengalami hambatan.
“Instansi perlu mengetahui kepada siapa melaporkan perkembangan, bagaimana hambatan diselesaikan, dan arahan apa yang tetap dijalankan,” tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
