Pantau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mendesak perbaikan menyeluruh tata kelola sampah di Jawa Tengah menyusul kebakaran berulang di sejumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk TPA Jatibarang di Semarang.
Desakan tersebut disampaikan Diaz saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Jatibarang, Semarang, dan TPA Putri Cempo, Surakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi penyebab kebakaran berulang, memeriksa kondisi fasilitas pengelolaan sampah, serta merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Tujuannya mencari solusi bersama, supaya tidak terbakar lagi," ujar Diaz.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), sebanyak 76 kejadian kebakaran TPA tercatat di Indonesia sepanjang 2026 hingga kunjungan tersebut.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah TPA Jatibarang di Kota Semarang yang mengalami empat kali kebakaran selama September 2026.
TPA Jatibarang Empat Kali Terbakar, Wamen LH Evaluasi Fasilitas Pencegahan
Diaz menyoroti kebakaran berulang di TPA Jatibarang meskipun tingkat kepatuhan terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kebakaran TPA telah mencapai sekitar 90 persen.
Menurut pemerintah, capaian kepatuhan tersebut belum cukup untuk memastikan kawasan TPA terbebas dari risiko kebakaran sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap penyebab kejadian.
Evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan agar upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Dalam peninjauan tersebut, Diaz turut mengevaluasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan lingkungan di kawasan TPA.
Diaz juga memeriksa efektivitas fasilitas penangkapan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, KLH/BPLH memberikan bantuan peralatan penanganan kebakaran berupa alat pelindung diri (APD), selang, serta nosel injeksi kepada pengelola TPA.
Peralatan nosel injeksi tersebut memungkinkan petugas menyemprotkan air hingga ke bagian dalam timbunan sampah, terutama pada area yang berpotensi menyimpan titik api tersembunyi.
Selain penguatan fasilitas pencegahan kebakaran, Diaz menekankan pentingnya kerja sama pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola sampah secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi pengolahan sampah organik dari hotel, restoran, dan kafe melalui pembudidayaan maggot atau larva lalat pengurai limbah organik.
Pemanfaatan maggot diharapkan mampu mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke TPA sekaligus memperkuat pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Pemerintah Siapkan Aturan Tanggung Jawab Produsen untuk Pengelolaan Sampah
KLH/BPLH juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas dalam pengelolaan sampah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan produsen sekaligus membangun ekosistem pendanaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Pendanaan itu mencakup penguatan kegiatan bank sampah hingga pengembangan industri daur ulang untuk meningkatkan pemanfaatan kembali material sampah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengejar target 100 persen sampah terkelola pada 2029.
PSEL Putri Cempo Baru Hasilkan Listrik 0,5 Megawatt dari Target 5 Megawatt
Setelah meninjau TPA Jatibarang, Diaz melanjutkan kunjungan kerja ke TPA Putri Cempo di Surakarta untuk mengevaluasi pengelolaan sampah dan operasional fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dalam kunjungan tersebut, Diaz berdiskusi dengan Pemerintah Kota Surakarta dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) guna mengidentifikasi berbagai hambatan operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.
Fasilitas PSEL Putri Cempo yang telah beroperasi sejak 2023 diketahui baru mampu menghasilkan listrik sekitar 0,5 megawatt dari target 5 megawatt.
Produksi listrik yang baru mencapai sekitar 10 persen dari target tersebut menunjukkan masih adanya kendala operasional yang perlu diselesaikan.
Diaz mendorong percepatan penyelesaian persoalan teknis agar fasilitas PSEL dapat beroperasi lebih optimal dalam mengolah sampah menjadi sumber energi listrik.
Selain pembenahan PSEL, pemerintah juga mendorong perluasan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang dihasilkan melalui pengolahan sampah.
Upaya tersebut turut mencakup pencarian pihak penyerap atau offtaker hasil pengolahan sampah organik guna mendukung keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah.
Wamen LH Dorong Gerakan GASPOL dan Peningkatan Kepatuhan TPA Surakarta
Diaz juga menekankan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Gerakan Warga Solo Pilah Olah Sampah (GASPOL).
Gerakan tersebut didorong untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya sehingga penanganan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas TPA.
Melalui penguatan gerakan berbasis masyarakat, pemerintah berharap volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.
Meski sejumlah program pengelolaan sampah telah berjalan, Diaz tetap meminta Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kepatuhan terhadap Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026.
Permintaan tersebut berkaitan dengan perlunya peningkatan pengawasan, kesiapsiagaan, dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi kebakaran berulang di kawasan TPA.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pembenahan fasilitas pengolahan sampah, penguatan kolaborasi antarpihak, serta pengembangan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.
Rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Jawa Tengah sekaligus mendukung pencapaian target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029.
- Penulis :
- Arian Mesa
