Pantau — Pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya diperkirakan hampir Rp16.000 triliun menjadi tanggung jawab besar bagi Danantara.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mengingatkan transformasi perusahaan negara harus berorientasi pada penguatan kinerja sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
Nasim menilai pembenahan BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu menyentuh aspek tata kelola, penyehatan perusahaan, hingga kontribusi sosial.
Menurutnya, optimalisasi aset negara tidak cukup hanya mengejar keuntungan korporasi.
Ia menegaskan, arah transformasi BUMN harus sejalan dengan kebijakan pemerintah, tetapi tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama.
Pengelolaan aset yang besar, kata dia, perlu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
“Intinya bagaimana caranya Danantara nanti bisa memperkuat kinerja, mulai dari hulunya, bagaimana kinerja tata kelolanya, dan manfaatnya bagi rakyat,” ujar Nasim dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027: Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Manfaat bagi Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Restrukturisasi Masih Jadi PR
Nasim mengingatkan transformasi BUMN bukan pekerjaan instan. Memasuki 2027, Danantara masih menghadapi berbagai agenda pembenahan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.
Ia menyoroti persoalan lama di sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari kondisi perusahaan yang membutuhkan penyehatan hingga masalah ketenagakerjaan.
Nasim meminta Danantara tidak hanya berfokus pada restrukturisasi dan perubahan struktur perusahaan, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Bagaimana penyehatan ini nanti menjadi PR juga buat Danantara. Di samping restrukturisasi dan mentransformasi BUMN, kita berharap Danantara bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Nasim, penyelesaian berbagai persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun perusahaan negara yang sehat dan memiliki tata kelola lebih baik.
Transformasi, menurutnya, perlu memberi kepastian bagi pekerja serta memastikan keberlangsungan manfaat BUMN bagi publik.
Jangan Hanya Kejar Dividen
Nasim menegaskan BUMN tetap harus mencatatkan keuntungan dan menyumbang dividen besar kepada negara.
Namun, tuntutan bisnis tersebut tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
Ia menilai perusahaan negara memiliki mandat lebih luas dibandingkan korporasi swasta karena mengelola aset yang menjadi bagian dari kekayaan negara.
Karena itu, ukuran keberhasilan BUMN harus mencakup kontribusi terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata capaian finansial.
“BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga punya tanggung jawab bagaimana rakyat kita bisa mendapatkan manfaat,” tegas Nasim.
Danantara Diharapkan Jadi Momentum
Nasim berharap kehadiran Danantara menjadi momentum untuk memperbaiki BUMN secara menyeluruh.
Ia mendorong penguatan tata kelola, peningkatan kinerja, serta penyelesaian persoalan yang selama ini membebani perusahaan negara.
Menurutnya, BUMN yang sehat dan dikelola secara profesional dapat berperan lebih besar dalam pembangunan nasional.
Di saat yang sama, manfaat dari pengelolaan aset negara harus menjangkau masyarakat luas.
Nasim menekankan, transformasi BUMN akan lebih bermakna apabila mampu menyelaraskan kepentingan korporasi dengan tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, Danantara tidak hanya memperkuat perusahaan negara, tetapi juga memastikan keberadaan BUMN memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.
- Penulis :
- Khalied Malvino
