Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat hingga tingkat daerah.
Penguatan kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, sistem, dan mekanisme penanggulangan bencana agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan program kerja sama kedua negara harus mampu menjawab kebutuhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
"Program kerja sama ke depan harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketangguhan bencana," kata Lilik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Lilik saat menerima audiensi delegasi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia di Jakarta.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kapasitas dan sistem penanggulangan bencana yang berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah.
Kemenko PMK Usulkan Lima Prioritas Kerja Sama Penanggulangan Bencana
Dalam pertemuan dengan delegasi Australia, Lilik mengusulkan lima area prioritas yang dapat menjadi fokus kerja sama penanggulangan bencana Indonesia dan Australia pada periode berikutnya.
Prioritas pertama adalah penguatan tata kelola dan koordinasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) untuk meningkatkan kesiapan dalam menindaklanjuti informasi potensi bencana.
Penguatan AMPD diharapkan dapat membuat langkah antisipasi bencana lebih terarah melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Prioritas kedua adalah pengembangan dasbor personal "Kita Tangguh" sebagai bagian dari penguatan sistem pendukung penanggulangan bencana.
Pengembangan dasbor tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Prioritas ketiga mencakup penguatan koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan agar proses penanganan darurat dapat berlangsung secara lebih terpadu.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk pengelolaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Prioritas keempat adalah memperkuat tata kelola kolaborasi multipihak melalui Indonesia Disaster Management Summit (IDMS).
Forum tersebut diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko serta penanggulangan bencana.
Sementara itu, prioritas kelima adalah meningkatkan kapasitas koordinasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan ketangguhan kawasan dalam menghadapi ancaman bencana.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Australia Dukung Pembangunan Pusat Logistik Bencana di Padang
Lilik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini diberikan dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia.
Menurutnya, kerja sama kedua negara telah menghasilkan berbagai bentuk dukungan yang membantu meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana.
Salah satu hasil nyata kerja sama tersebut adalah pembangunan Logistics Hub atau pusat logistik penanggulangan bencana di Kota Padang, Sumatera Barat.
Fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi logistik untuk mendukung pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi bantuan dalam kegiatan penanganan bencana.
Keberadaan pusat logistik tersebut turut membantu proses pengelolaan dan penyaluran bantuan ketika Indonesia menghadapi Siklon Senyar yang berdampak pada tiga provinsi.
Dukungan tersebut menjadi salah satu contoh kolaborasi Indonesia dan Australia dalam memperkuat sistem logistik dan kesiapan penanganan bencana.
Indonesia dan Australia Jajaki Kerja Sama Lanjutan Setelah Program Siap Siaga
Selain membahas lima area prioritas, pertemuan Kemenko PMK dan delegasi DFAT juga menjadi forum konsultasi mengenai arah kerja sama penanggulangan bencana kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki desain kerja sama lanjutan setelah pelaksanaan Program Siap Siaga.
Penjajakan tersebut dilakukan untuk memastikan kemitraan Indonesia dan Australia tetap berlanjut melalui program yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Lilik menekankan bahwa kerja sama pada periode berikutnya harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan.
"Program lanjutan perlu berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, terutama dalam memperkuat kapasitas, sistem, serta mekanisme penanggulangan bencana yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara berkelanjutan," ucap Lilik.
Menurutnya, keberlanjutan program menjadi aspek penting agar peningkatan kapasitas penanggulangan bencana tidak hanya berlangsung selama periode kerja sama, tetapi juga dapat diterapkan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
Melalui penguatan kemitraan tersebut, Indonesia dan Australia diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia memperoleh manfaat nyata dari peningkatan kapasitas dan ketangguhan dalam menghadapi risiko bencana.
- Penulis :
- Leon Weldrick
