Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon, sekaligus membantah informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan informasi yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon tidak benar.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026), Indah menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi lembaga pengelola dana tersebut.
Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga yang mengelola dana cadangan pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia.
Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Memerlukan Regulasi Pelaksanaan
Indah menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dana cadangan pesangon telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut masih memerlukan penyusunan peraturan pelaksanaan sebelum dapat diterapkan secara teknis.
Oleh karena itu, berbagai aspek mengenai mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon hingga kini belum ditetapkan secara final oleh pemerintah.
Indah menyampaikan bahwa proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi dan konsultasi publik.
Tahapan tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, termasuk kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh.
Pelibatan para pihak dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan kegiatan usaha.
"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Mekanisme Pengelolaan dan Sumber Pendanaan Akan Dibahas
Kemnaker menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dana cadangan pesangon nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting dalam penerapan kebijakan tersebut.
Aspek yang akan dibahas meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, serta sumber pendanaan yang digunakan.
Selain itu, pengaturan juga akan mencakup organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon.
Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana turut menjadi bagian dari ketentuan yang diharapkan diatur dalam regulasi pelaksanaan.
Dengan belum ditetapkannya berbagai aspek tersebut, pemerintah juga belum mengambil keputusan mengenai lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," ujarnya.
Kemnaker Imbau Pengusaha dan Pekerja Waspadai Informasi Tidak Benar
Kemnaker mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai dana cadangan pesangon yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Imbauan tersebut secara khusus ditujukan kepada kalangan pengusaha serta pekerja atau buruh yang berkepentingan terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan informasi yang belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
Indah menekankan pentingnya mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan dana cadangan pesangon.
Menurutnya, setiap perkembangan mengenai kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.
Seluruh tahapan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," katanya.
Dengan demikian, informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara belum memiliki dasar keputusan resmi pemerintah.
- Penulis :
- Gerry Eka
