HOME  ⁄  Nasional

BULOG dan Bapanas Salurkan Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Keluarga, Perkuat Distribusi di Sulsel

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

BULOG dan Bapanas Salurkan Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Keluarga, Perkuat Distribusi di Sulsel
Foto: BULOG dan Bapanas Perkuat Sinergi Salurkan Bantuan Pangan, Pastikan Kehadiran Negara bagi Masyarakat di Sulawesi Selatan

Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG mempercepat penyaluran bantuan pangan beras bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk melalui kegiatan distribusi dan pemantauan langsung di Kabupaten Bone serta Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Program bantuan pangan yang menjadi salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menjaga daya beli, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Pemerintah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat atau total 30 kilogram selama periode Oktober hingga Desember 2026.

Di Sulawesi Selatan, penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bone.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan distribusi bantuan pangan di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (13/11/2026).

Penyaluran bantuan pangan di Kota Makassar tersebut menjangkau sekitar 1.600 penerima manfaat.

Bapanas Optimalkan Cadangan Beras Pemerintah

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan cadangan pangan nasional untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan serta harga beras.

Menurut Amran, kondisi stok beras nasional yang kuat menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program intervensi pangan di tengah perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.

“Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya,” tegas Amran.

Cadangan Beras Pemerintah tercatat mencapai sekitar 4,5 juta ton pada November 2026.

Ketersediaan cadangan tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam melanjutkan penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

Amran menjelaskan bahwa besarnya jumlah penerima bantuan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi.

“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran dalam pernyataan resminya sebelumnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan produksi dalam negeri dan ketersediaan cadangan beras agar kebijakan pangan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

BULOG Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah melalui distribusi bantuan pangan secara optimal.

Dalam kegiatan pemantauan di Kota Makassar, Rizal menyampaikan bahwa pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan bantuan diterima keluarga yang berhak.

“Harapannya, bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul ekonominya sangat lemah,” ujar Rizal.

Menurutnya, keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BULOG berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengutamakan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Bapanas berperan mengarahkan kebijakan pangan, sedangkan BULOG bertanggung jawab menjalankan distribusi bantuan di lapangan.

Koordinasi kedua lembaga tersebut diarahkan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Bantuan Pangan Diharapkan Menjaga Stabilitas Harga Beras

Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan pangan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan beras di masyarakat.

Rizal menjelaskan bahwa besarnya cakupan penerima bantuan dapat membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga.

Program tersebut juga diharapkan mendukung stabilitas harga beras, khususnya di pasar tradisional dan wilayah perdesaan.

“Kalau nanti tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras,” jelas Rizal.

Bantuan pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat yang membutuhkan.

Distribusi Bantuan Dioptimalkan Menjelang Akhir Tahun

Pemerintah bersama Bapanas dan Perum BULOG terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperlancar penyaluran bantuan pangan secara nasional.

Distribusi tersebut didukung jaringan pergudangan dan penyaluran BULOG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan koordinasi dilakukan agar pelaksanaan bantuan berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.

Ketersediaan stok beras pemerintah juga menjadi modal dalam mengantisipasi potensi gangguan produksi, dampak perubahan iklim, serta peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sebagai pelaksana penugasan pangan pemerintah, BULOG menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat distribusi, dan menjaga integritas penyaluran bantuan.

Sinergi antara Bapanas dan BULOG diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan cadangan pangan nasional memberikan manfaat bagi keluarga penerima bantuan.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026