Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya segera menyiapkan lahan seluas minimal sekitar 6.000 meter persegi untuk pembangunan Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Herald J. Berhitu mengatakan ketersediaan lahan menjadi persyaratan utama agar pembangunan Sekolah Rakyat di Mamberamo Raya dapat direalisasikan.
Pemprov Papua berencana memanggil Bupati Mamberamo Raya dalam waktu dekat untuk membahas percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan.
“Untuk itu dalam waktu dekat kami juga akan memanggil Bupati Mamberamo Raya, sehingga proses pemenuhan persyaratannya bisa dipercepat. Persyaratan paling utama adalah penyiapan lahan,” kata Herald di Jayapura, Minggu (15/11/2026).
Pemkab Mamberamo Raya Diminta Siapkan Lahan
Herald menjelaskan bahwa Pemkab Mamberamo Raya diharapkan segera menyediakan lahan dengan luas minimal sekitar 6.000 meter persegi.
Penyediaan lahan tersebut menjadi langkah awal yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah kabupaten bertugas menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
Sementara itu, pembangunan gedung Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, proses pembangunan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial," ujar Herald.
Pemprov Papua berharap koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat mempercepat penyelesaian persyaratan sehingga pembangunan sekolah dapat dilanjutkan.
Tiga Sekolah Rakyat di Papua Ditargetkan Rampung April 2027
Herald menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua dilaksanakan secara bertahap.
Saat ini, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sedang berlangsung di tiga lokasi.
Ketiga lokasi tersebut berada di Skouw, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di tiga lokasi tersebut dapat diselesaikan pada April 2027.
"Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua ini dilaksanakan secara bertahap. Saat ini pembangunan di tiga lokasi, yakni Skouw, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak, sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada April 2027," kata Herald.
Pembangunan secara bertahap tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan pendidikan di Papua.
Pemprov Dorong Mamberamo Raya Masuk Pengembangan Program
Pemprov Papua terus mendorong agar Kabupaten Mamberamo Raya dapat masuk dalam pengembangan program Sekolah Rakyat.
Herald menegaskan bahwa kesiapan pemerintah kabupaten dalam menyediakan lahan akan menentukan kelanjutan proses pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera memenuhi persyaratan agar pengembangan program tidak terhambat.
Pemprov Papua juga berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan kebutuhan pembangunan dapat dipersiapkan.
Sekolah Rakyat Diharapkan Perluas Akses Pendidikan
Pembangunan Sekolah Rakyat diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Papua.
Program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan layanan pendidikan.
Keberadaan fasilitas pendidikan baru juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Papua.
"Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengakses pendidikan, khususnya anak-anak dari keluarga yang membutuhkan layanan pendidikan," ujar Herald J Berhitu.
Dengan terpenuhinya persyaratan penyediaan lahan, Pemprov Papua berharap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Mamberamo Raya dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
- Penulis :
- Gerry Eka
