HOME  ⁄  Nasional

Nanang Samodra Dorong Penambahan Anggaran Pesantren, Perluasan Beasiswa Santri

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Nanang Samodra Dorong Penambahan Anggaran Pesantren, Perluasan Beasiswa Santri
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kemenag Kabupaten Pamekasan, Sabtu (14/11/2026). Foto: Septamares/Karisma.)

Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mendorong pemerintah memperkuat dukungan anggaran bagi pondok pesantren, memperluas akses beasiswa santri, serta memperjuangkan pengangkatan lebih dari 700.000 guru swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komitmen tersebut disampaikan Nanang dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

Nanang menegaskan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi lembaga pendidikan keagamaan tanpa memandang latar belakang partai politik.

"Insyaallah kami perjuangkan, Bapak-Bapak. Semua teman-teman Komisi VIII, tidak ada partai A, B, C, D, semua kompak satu partai: Komisi VIII," ujar Nanang.

Politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut mengaku memahami kesulitan pengelolaan keuangan pesantren karena memiliki pengalaman sebagai ketua yayasan pesantren.

Menurutnya, keterbatasan dana operasional sering menyulitkan pengelola pesantren dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk membayar gaji tenaga pendidik setiap bulan.

Ia mencontohkan, pengelola pesantren kerap menghadapi kesulitan keuangan ketika memasuki tanggal 20-an karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mencukupi seluruh kebutuhan lembaga.

Nanang Dorong Pemerintah Daerah Tingkatkan Dukungan Anggaran Pesantren

Nanang menjelaskan keterbatasan dukungan anggaran daerah terhadap pesantren berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan keagamaan kerap menghadapi persoalan dalam pemeriksaan keuangan.

Menurutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan penting untuk memperluas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Nanang mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah tentang pesantren.

Namun, ia berharap regulasi tersebut tidak hanya menjadi aturan tertulis, melainkan diwujudkan melalui dukungan anggaran dan program nyata bagi pengembangan pesantren.

Selain pendanaan, Nanang menyoroti ketimpangan kelembagaan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, termasuk perbedaan jenjang eselonisasi pejabat Kementerian Agama dengan pejabat yang menangani pendidikan umum.

Ia menilai kesetaraan kelembagaan diperlukan agar pelayanan pendidikan keagamaan mendapatkan pengakuan dan dukungan yang proporsional.

Komisi VIII Perjuangkan Beasiswa Santri dan Pengangkatan Guru Swasta Jadi PPPK

Dalam bidang pendidikan, Nanang menegaskan pentingnya memperluas akses beasiswa bagi santri melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia mengungkapkan Komisi VIII DPR RI telah memperjuangkan peningkatan alokasi beasiswa selama beberapa tahun, meskipun upaya tersebut menghadapi kendala keterbatasan anggaran.

Menurutnya, peluang penambahan bantuan pendidikan mulai terbuka melalui pembahasan bersama pemerintah sejak tahun sebelumnya.

"Jangan langsung minta banyak, yang penting ada dulu, pelan-pelan bertahap nanti kita tambah," ujarnya.

Selain beasiswa, Nanang menyoroti nasib lebih dari 700.000 guru swasta yang dinilai membutuhkan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.

Ia menyebut pengangkatan guru swasta menjadi PPPK masih menghadapi kendala regulasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi VIII telah meminta Komisi II DPR RI mendorong revisi UU ASN agar guru di lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, memiliki kesempatan memperoleh status PPPK.

Namun, pembahasan revisi undang-undang tersebut masih menunggu penyelesaian agenda legislasi lainnya.

"Kalau belum lagi, kita akan gedor lagi," katanya.

Nanang Usulkan Evaluasi Mekanisme Bantuan Pembangunan Pesantren

Nanang juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan pembangunan pesantren setelah peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny.

Ia menyebut penyaluran anggaran pembangunan pesantren melalui Kementerian Agama menghadapi pembatasan sehingga permohonan bantuan rehabilitasi harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pesantren.

Nanang berharap Kementerian Agama kembali memperoleh ruang kewenangan dalam pembangunan pesantren dengan tetap memperhatikan standar keselamatan bangunan.

"Kalau kita ingin swakelola, yang saya inginkan cukup didampingi oleh tenaga ahli dari PU pada saat pembangunan supaya terjamin keselamatannya. Ini masih kami upayakan," tutur Nanang.

Ia juga menyambut usulan Prof. Munir mengenai penerapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sebagai alternatif pengakuan akademik berdasarkan pengalaman dan kompetensi seseorang.

Menurutnya, skema tersebut dapat memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memungkinkan masa studi ditempuh lebih singkat.

"Kita tidak mau dibeda-bedakan, kita ingin keadilan," tegasnya.

Nanang memastikan Komisi VIII akan terus mengawal persoalan pendanaan pesantren, kesejahteraan guru, bantuan pendidikan, serta pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan.

"Jadi jangan khawatir, kami di Komisi VIII sekali lagi kompak semua untuk memperjuangkan teman-teman dari daerah," pungkasnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026