
Pantau - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) resmi mengalihkan tugas pengamanan dan pengawalan Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya dari Grup B ke Grup D setelah Gibran efektif berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan perubahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan pengamanan yang berlaku bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.
Edwin memastikan proses serah terima tugas pengamanan antara kedua grup Paspampres telah dilaksanakan.
"Dengan demikian, terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Perubahan tersebut menandai penyesuaian status pengamanan Gibran dari pejabat wakil presiden aktif menjadi mantan wakil presiden.
Pengamanan Gibran Beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres
Edwin menjelaskan bahwa pengalihan tugas pengamanan dilakukan setelah keputusan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden berlaku efektif.
Sebelumnya, pengamanan Gibran dan istrinya menjadi tanggung jawab Grup B Paspampres.
Setelah perubahan status jabatan, tugas pengamanan dan pengawalan tersebut beralih kepada Grup D Paspampres.
Menurut Edwin, Gibran tetap memperoleh fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia memastikan bahwa proses serah terima tanggung jawab pengamanan dari Grup B kepada Grup D telah berlangsung.
Dengan demikian, pengamanan terhadap Gibran dan istrinya tetap dilaksanakan meskipun Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas pengamanan di lingkungan Paspampres berdasarkan status pejabat yang dilindungi.
Paspampres Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013
Edwin menegaskan bahwa pengamanan terhadap Gibran tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
Peraturan tersebut mengatur pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.
Menurut Edwin, regulasi itu menjadi dasar pembagian kewenangan pengamanan di lingkungan Paspampres.
Ketentuan tersebut membedakan tugas pengamanan bagi presiden dan wakil presiden yang masih aktif dengan mantan pejabat yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Pengamanan terhadap keluarga pejabat dan mantan pejabat juga termasuk dalam cakupan aturan tersebut.
Karena itu, perubahan status Gibran diikuti dengan penyesuaian satuan yang bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengawalannya.
Edwin memastikan fasilitas pengamanan yang diberikan tetap mengikuti standar protokoler bagi mantan wakil presiden.
Perpindahan Personel Paspampres Bersifat Opsional
Selain menjelaskan pengalihan tugas pengamanan, Edwin turut menanggapi kemungkinan perpindahan personel dari Grup B ke Grup D.
Menurutnya, perpindahan anggota tidak otomatis dilakukan meskipun tanggung jawab pengamanan Gibran telah dialihkan.
Keputusan mengenai perpindahan personel akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan jumlah anggota yang tersedia pada masing-masing grup.
"Mengenai perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, tentunya hal tersebut sifatnya merupakan opsional tergantung kebutuhan organisasi dihadapkan pada komposisi personel yang ada," ucapnya.
Edwin menegaskan bahwa penyesuaian personel merupakan bagian dari pengaturan internal organisasi Paspampres.
Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab pengamanan tidak harus disertai perpindahan seluruh anggota yang sebelumnya bertugas mengawal Gibran.
Kursi Wakil Presiden Kosong, MPR Surati Prabowo
Perubahan pengamanan Gibran berlangsung setelah ia menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan tersebut menyebabkan posisi wakil presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi kosong.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo.
Surat tersebut berkaitan dengan permintaan agar Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.
Sementara proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung, Gibran kini mendapatkan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mantan wakil presiden.
Paspampres memastikan perubahan tanggung jawab pengamanan telah dilaksanakan melalui serah terima tugas dari Grup B kepada Grup D.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




