
Pantau - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan proses lelang pembangunan tiga Sekolah Rakyat (SR) rintisan telah selesai dan memasuki tahap kontrak kerja dengan total nilai proyek diperkirakan mencapai Rp810 miliar.
Ketiga Sekolah Rakyat tersebut masing-masing berlokasi di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang, dengan target penyelesaian pembangunan fisik pada Juni 2027.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri, Mahadi Rahman, menyampaikan bahwa pembangunan ketiga sekolah tersebut segera dimulai setelah proses lelang sebelumnya mengalami kegagalan hingga beberapa kali.
"Alhamdulillah, setelah tiga sampai empat kali gagal lelang. Akhirnya tiga SR rintisan di Kepri sudah siap lelang, dan segera memulai pembangunan fisik," kata Mahadi di Tanjungpinang, Senin.
Mahadi menjelaskan bahwa kendala utama dalam proses lelang sebelumnya berkaitan dengan perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis Kepulauan Riau.
Menurutnya, kebutuhan biaya pembangunan sekolah di wilayah kepulauan berbeda dibandingkan dengan pembangunan fasilitas serupa di kawasan perkotaan.
Kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau menyebabkan biaya pengangkutan logistik dan material bangunan antarpulau menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya.
Tingginya biaya transportasi tersebut menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di masing-masing wilayah.
Pemerintah kemudian melakukan perhitungan ulang dan penyesuaian anggaran hingga proses lelang ketiga proyek tersebut dapat diselesaikan dan memasuki tahap kontrak kerja.
Anggaran Pembangunan Sekolah Rakyat di Kepri Capai Rp270 Miliar per Lokasi
Mahadi menyebutkan bahwa nilai lelang pembangunan satu Sekolah Rakyat di Provinsi Kepri berkisar Rp270 miliar.
Dengan tiga lokasi pembangunan yang telah menyelesaikan proses lelang, total nilai proyek diperkirakan mencapai Rp810 miliar.
Seluruh biaya pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahadi menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan pekerjaan pembangunan telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target penyelesaian pada pertengahan tahun depan.
"Waktu pengerjaannya diatur Kementerian Pekerjaan Umum. Targetnya Juni 2027 sudah rampung," kata Mahadi.
Selain memperluas ketersediaan fasilitas pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Kegiatan pembangunan tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat serta mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitar proyek.
Sekolah Rakyat Dilengkapi Asrama hingga Lapangan Sepak Bola Semi Internasional
Mahadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang menggunakan konsep pendidikan berasrama sehingga para siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah.
Setiap kompleks Sekolah Rakyat direncanakan memiliki sekitar 27 massa bangunan yang difungsikan untuk menunjang kegiatan pendidikan, tempat tinggal, serta berbagai aktivitas siswa dan tenaga pendidik.
Fasilitas utama yang akan dibangun meliputi ruang belajar, asrama siswa, rumah guru, rumah wali asrama, laboratorium, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Selain fasilitas pendidikan dan tempat tinggal, kompleks Sekolah Rakyat juga akan dilengkapi berbagai sarana olahraga, tempat ibadah, dan fasilitas pengembangan kegiatan siswa.
"Termasuk fasilitas olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semi internasional, kolam renang hingga lapangan bulu tangkis," ungkap Mahadi.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Konsep pendidikan berasrama juga memungkinkan kegiatan belajar dan pembinaan siswa berlangsung dalam satu lingkungan yang dilengkapi berbagai sarana pendukung.
Empat Sekolah Rakyat Lainnya di Kepri Masih Menunggu Proses Lelang
Selain tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah memasuki tahap kontrak kerja, Dinas Sosial Provinsi Kepri terus mendorong percepatan proses lelang pembangunan empat Sekolah Rakyat tambahan.
Empat lokasi tersebut meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, serta satu Sekolah Rakyat tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Mahadi mengungkapkan bahwa proses lelang pembangunan empat sekolah tambahan itu sebelumnya direncanakan mulai berlangsung pada Oktober 2026.
Namun, hingga November 2026, rencana lelang tersebut belum terealisasi sehingga pemerintah daerah masih menunggu perkembangan proses selanjutnya.
"Harusnya sudah mulai lelang Oktober 2026, tapi belum terealisasi. Mudah-mudahan segera dilelang dalam waktu dekat ini," ujar Mahadi.
Dengan tiga proyek yang telah berkontrak dan empat lokasi lainnya yang masih menunggu proses lelang, terdapat tujuh lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang didorong pengembangannya di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan seluruh Sekolah Rakyat tersebut dapat berjalan sesuai target sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan berasrama semakin luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan, pelaksanaan proyek pembangunan juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas usaha masyarakat setempat.
- Penulis :
- Shila Glorya




