HOME  ⁄  Nasional

Pemkot Jakarta Selatan Catat Nihil Penyimpangan Dana BOS dan BOP Sepanjang 2026, Perketat Pengawasan Sekolah

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemkot Jakarta Selatan Catat Nihil Penyimpangan Dana BOS dan BOP Sepanjang 2026, Perketat Pengawasan Sekolah
Foto: Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firmanuddin Ibrahim dalam sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2026 di Ruang Antasari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin 16/11/2026 (sumber: Kominfotik Jakarta Selatan)

Pantau - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat nihil kasus penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sepanjang 2026 melalui koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan anggaran pendidikan di wilayah tersebut.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firmanuddin Ibrahim, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil positif dari upaya menjaga penggunaan dana pendidikan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apresiasi tersebut disampaikan Firmanuddin dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BOP yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Senin.

"Saya mengapresiasi capaian Jakarta Selatan yang berhasil mempertahankan nihil kasus penyimpangan dana BOS dan BOP sepanjang 2026," ujar Firmanuddin.

Firmanuddin menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara cermat, terencana, dan mengutamakan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Pemkot Jakarta Selatan Tekankan Empat Prinsip Pengelolaan Dana BOS dan BOP

Firmanuddin menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip utama yang wajib diterapkan kepala sekolah dan pengelola dana pendidikan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip pertama adalah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, yakni setiap penggunaan dana BOS dan BOP harus mengacu pada rencana yang telah disusun berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah.

Prinsip kedua adalah tertib administrasi, yang mengharuskan seluruh proses pengelolaan dana pendidikan dilengkapi dokumen dan pencatatan sesuai ketentuan.

Prinsip ketiga mencakup transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana BOS dan BOP dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, prinsip keempat adalah efektivitas pemanfaatan anggaran untuk memastikan dana pendidikan digunakan secara optimal dalam mendukung kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik.

Firmanuddin mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak mengabaikan aspek kehati-hatian dan integritas dalam setiap tahapan penggunaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

"Saya berpesan agar para kepala sekolah dan pengelola dana BOS maupun BOP senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran," tegasnya.

Pemkot Gandeng Inspektorat dan Kantor Pajak Perkuat Pengawasan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan turut memperkuat pendampingan pengelolaan dana pendidikan melalui kerja sama dengan Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan.

Kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan pengelola anggaran mengenai kewajiban administratif serta ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS dan BOP.

"Terutama, terkait tertib administrasi dan kepatuhan perpajakan," kata Firmanuddin saat menjelaskan fokus pendampingan tersebut.

Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah berharap para pengelola sekolah semakin memahami prosedur penggunaan anggaran sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun pelanggaran ketentuan.

Firmanuddin juga mengajak seluruh jajaran pendidikan di Jakarta Selatan membangun komitmen bersama untuk mempertahankan pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan dana pendidikan tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semua harus berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik," tegas Firmanuddin.

Kepala SMAN 55 Jakarta Sambut Positif Sosialisasi Dana Pendidikan

Kepala SMAN 55 Jakarta, Wahyu Kresnadi, menyambut positif penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BOP karena dinilai membantu kepala sekolah dan warga sekolah memahami berbagai ketentuan penggunaan anggaran.

Wahyu mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pengelola sekolah untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan anggaran pendidikan.

"Tentu saya ingin kegiatan ini bermanfaat buat kami, terutama kepala sekolah dan warga sekolah. Kami antusias mengikuti kegiatan ini," ujar Wahyu.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga menjadi pedoman sekaligus pengingat agar setiap penggunaan dana BOS dan BOP selalu dilakukan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman yang baik terhadap regulasi dinilai penting untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran sekolah.

"Melalui adanya pemahaman dan rambu-rambu yang jelas tersebut, kami optimistis pengelolaan anggaran di lingkungan sekolah ke depannya dapat berjalan lebih akuntabel serta terhindar dari berbagai potensi permasalahan administrasi maupun hukum," ungkap Wahyu.

Sebanyak 160 Peserta Ikuti Sosialisasi Dana BOS dan BOP

Kegiatan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BOP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan diikuti sebanyak 160 peserta yang terdiri atas kepala satuan pelaksana (Kasatlak) pendidikan kecamatan dan kepala sekolah dari berbagai wilayah Jakarta Selatan.

Kehadiran para peserta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai aturan penggunaan dana pendidikan.

Sosialisasi tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan dana BOS dan BOP di seluruh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat guna, tepat sasaran, serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan berupaya mempertahankan capaian nihil penyimpangan dana pendidikan sepanjang 2026.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan agar memberikan manfaat optimal bagi sekolah dan peserta didik.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026