HOME  ⁄  Nasional

Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan FFI atas Permintaan PSSI, Tunggu Penyelesaian Konflik Lewat KLB

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan FFI atas Permintaan PSSI, Tunggu Penyelesaian Konflik Lewat KLB
Foto: Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Vivin Cahyani Sungkono memberikan keterangan sambil menunjukkan dokumen permohonan Kongres Luar Biara (KLB) dari pemegang hak suara (voters) Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Jakarta, Jumat 13/112026 (sumber: ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Pantau - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) menyusul polemik internal organisasi yang belum terselesaikan.

Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan FFI dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkum hingga terdapat kepastian mengenai susunan pengurus definitif organisasi.

Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum, Andi Taletting Langi, menyampaikan kebijakan tersebut melalui keterangan resmi di Jakarta pada Senin.

"Akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan," kata Andi Taletting Langi.

Andi menjelaskan bahwa pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Permintaan tersebut disampaikan PSSI melalui surat tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Kemenkum.

Dalam surat tersebut, PSSI meminta agar akses administrasi badan hukum FFI diblokir sementara guna mencegah perubahan data kepengurusan selama polemik internal organisasi masih berlangsung.

Kemenkum kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menerapkan pembatasan akses pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola kementerian.

Kemenkum Tegaskan Pemblokiran SABH Tidak Menghentikan Aktivitas Futsal Nasional

Andi menegaskan bahwa pemblokiran akses SABH FFI tidak berarti seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal di Indonesia harus dihentikan.

Pembatasan yang diberlakukan Kemenkum hanya berkaitan dengan akses administrasi badan hukum, khususnya perubahan data kepengurusan FFI dalam sistem kementerian.

Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak secara langsung menghentikan penyelenggaraan kegiatan organisasi maupun aktivitas olahraga futsal nasional.

Menurut Andi, langkah administratif tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum terdapat kejelasan mengenai susunan pengurus definitif FFI.

Kepengurusan definitif yang nantinya dicatat dalam sistem administrasi badan hukum harus merupakan kepengurusan yang diakui berdasarkan mekanisme organisasi di bawah PSSI.

"Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," katanya.

Andi memastikan bahwa kebijakan pemblokiran akses SABH tersebut bersifat sementara dan bukan merupakan tindakan permanen terhadap FFI.

Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum organisasi setelah persoalan kepengurusan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Kemenkum Tunggu Hasil Kongres Luar Biasa FFI dan Surat Resmi PSSI

Penyelesaian polemik kepengurusan FFI akan dilakukan melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Kongres tersebut menjadi tahapan untuk menentukan susunan kepengurusan definitif FFI yang nantinya diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI.

Setelah KLB dilaksanakan, PSSI diharapkan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kemenkum mengenai hasil kongres dan susunan kepengurusan definitif yang telah ditetapkan.

Surat resmi dari PSSI tersebut akan menjadi dasar bagi Kemenkum untuk kembali memproses administrasi badan hukum FFI sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kelanjutan proses administrasi kepengurusan FFI bergantung pada penyelesaian konflik internal serta pemberitahuan resmi dari PSSI.

"Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," katanya.

Andi menegaskan bahwa Kemenkum tidak akan menentukan pihak yang berhak menduduki posisi kepemimpinan FFI selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

Penentuan kepengurusan definitif sepenuhnya menjadi kewenangan mekanisme organisasi yang berada di bawah naungan PSSI.

Kemenkum Pastikan Tidak Intervensi Konflik Internal FFI

Andi memastikan bahwa keputusan pemblokiran sementara akses SABH FFI tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap dinamika internal organisasi olahraga.

Kemenkum menegaskan tetap menghormati kewenangan PSSI dalam menangani dan menyelesaikan persoalan kepengurusan organisasi futsal yang berada di bawah naungannya.

Pemerintah melalui Kemenkum juga menghormati mekanisme organisasi yang berlaku dalam menentukan kepengurusan definitif FFI.

"Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," katanya.

Andi menjelaskan bahwa kewenangan Kemenkum dalam persoalan tersebut terbatas pada penyelenggaraan administrasi badan hukum organisasi.

Kementerian bertugas memastikan setiap proses administrasi badan hukum berjalan tertib, memiliki dasar yang jelas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemblokiran sementara akses SABH FFI dilakukan untuk menjaga agar data kepengurusan yang tercatat dalam sistem Kemenkum tidak mengalami perubahan selama belum terdapat kepastian mengenai pengurus definitif.

Kemenkum berharap PSSI bersama pihak-pihak terkait dapat segera menyelesaikan polemik kepengurusan FFI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Penyelesaian tersebut diharapkan memberikan kepastian terhadap struktur kepengurusan FFI sehingga proses administrasi badan hukum dapat kembali berjalan.

Selain itu, Kemenkum berharap polemik internal organisasi tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga futsal nasional.

Melalui penyelesaian konflik sesuai mekanisme organisasi, FFI diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi organisasinya secara optimal dalam mendukung kemajuan olahraga futsal Indonesia.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026