HOME  ⁄  Nasional

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam Kasus Suap Nikel

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam Kasus Suap Nikel
Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 10/11/2026 (sumber: ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Pantau - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan upaya hukum banding atas vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel yang melibatkan penerimaan suap senilai Rp3,87 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa jaksa penuntut umum (JPU) telah mengajukan banding pada Rabu pekan lalu.

Anang menyampaikan perkembangan tersebut kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11/2026), sekaligus menjelaskan langkah hukum lanjutan yang sedang dipersiapkan Kejagung.

"Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding," ujar Anang.

Kejagung saat ini tengah menyusun dokumen memori banding dan kontra memori banding sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding.

Kejagung Ungkap Alasan Mengajukan Banding atas Vonis Hery Susanto

Anang menjelaskan bahwa salah satu alasan JPU mengajukan banding adalah karena Hery Susanto selaku terdakwa telah terlebih dahulu menempuh upaya hukum serupa.

Selain langkah hukum yang diambil terdakwa, Kejagung memiliki sejumlah pertimbangan lain yang akan diuraikan lebih lanjut dalam dokumen banding.

"Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta (alasan, red.) yang lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding," kata Anang.

Kejagung menyatakan tetap menghormati keputusan Hery Susanto untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepadanya.

Anang menegaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak terdakwa yang telah dijamin dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan adanya pengajuan banding dari kedua pihak, perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel tersebut akan berlanjut ke proses pemeriksaan pada tingkat banding.

Hery Susanto Terbukti Terima Suap Uang dan Rumah Rp3,87 Miliar

Sebelumnya, Hery Susanto dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah majelis hakim menyatakan dirinya terbukti menerima suap dalam perkara korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati.

Berdasarkan putusan pengadilan, Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,87 miliar.

Penerimaan suap tersebut terjadi ketika Hery menjabat sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021–2026.

Majelis hakim menyatakan bahwa pemberian uang dan rumah tersebut bertujuan memengaruhi Hery agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI yang berkaitan dengan perkara tata kelola usaha pertambangan nikel.

Dengan demikian, penerimaan suap senilai Rp3,87 miliar dinyatakan berkaitan dengan upaya memengaruhi pelaksanaan kewenangan Hery sebagai anggota Ombudsman RI.

Hakim Jatuhkan Denda Rp300 Juta dan Uang Pengganti Rp3,87 Miliar

Selain hukuman lima tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta kepada Hery Susanto.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, Hery diwajibkan menjalani pidana penjara pengganti atau subsider selama 100 hari.

Pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar.

Dalam perhitungan pembayaran uang pengganti tersebut, rumah milik Hery yang berlokasi di Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tersebut.

Majelis hakim turut menetapkan pidana subsider selama tiga tahun penjara terkait kewajiban pembayaran uang pengganti.

Putusan tersebut menjadi dasar proses hukum lanjutan setelah Hery Susanto dan JPU sama-sama mengajukan banding.

Kejagung akan menguraikan alasan hukum pengajuan banding secara lebih terperinci melalui memori banding dan kontra memori banding yang saat ini masih dipersiapkan.

Proses banding tersebut akan menentukan kelanjutan putusan terhadap Hery Susanto dalam perkara suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026