HOME  ⁄  Nasional

Polda Metro Jaya Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru, Bulog Siapkan Stok Beras 133 Ribu Ton

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Polda Metro Jaya Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru, Bulog Siapkan Stok Beras 133 Ribu Ton
Foto: Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemangku kepentingan terkait guna menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Senin 16/11/2026 (sumber: Humas Polda Metro Jaya)

Pantau - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok serta gangguan distribusi pangan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan agar pengendalian harga dan pengamanan pasokan pangan dapat berjalan secara terpadu.

"Kami melakukan rapat lintas sektoral agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga," kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Dadang, dinamika harga pangan perlu diantisipasi bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan melakukan pemetaan terhadap 12 komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga.

Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi dan intervensi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Polda Metro Jaya Siapkan Pengawasan Harga dan Distribusi Pangan

Sejumlah langkah pengendalian disiapkan melalui pemantauan harga dan pasokan pangan setiap hari, penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pemerintah bersama instansi terkait juga menyiapkan fasilitasi distribusi bahan pangan dari daerah yang mengalami surplus produksi menuju wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Selain itu, penyaluran pangan bersubsidi menjadi salah satu instrumen intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol. Hermawan, memastikan bahwa secara umum ketersediaan bahan pangan nasional masih mencukupi hingga akhir 2026.

Kepastian tersebut didasarkan pada hasil perhitungan neraca pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional untuk memantau kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional.

"Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih," ujar Hermawan.

Bulog Pastikan Stok Beras DKI Jakarta dan Banten Capai 133 Ribu Ton

Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, mengungkapkan bahwa ketersediaan stok beras di kedua wilayah tersebut mencapai sekitar 133 ribu ton.

Stok tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program SPHP, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah.

Arjun memastikan penyaluran beras SPHP akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran menjelang periode Natal dan Tahun Baru.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga akan ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, khususnya komoditas beras.

"SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan harga, terutama beras," kata Arjun.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan lembaga pangan dalam menjaga ketersediaan beras sekaligus mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun.

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pangan Bersubsidi untuk 1,045 Juta Penerima

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Lya Imbasari, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi turut memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga pangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan.

Salah satu program yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyaluran pangan bersubsidi untuk enam komoditas kebutuhan masyarakat.

Program tersebut ditujukan kepada sekitar 1,045 juta penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.

"Kami memastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga," ucap Lya.

Melalui program pangan bersubsidi tersebut, pemerintah provinsi berupaya memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang akhir tahun.

Polisi Perketat Pengawasan Distribusi Pangan Selama Nataru

Polda Metro Jaya bersama seluruh instansi terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran penyaluran bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Pengawasan tersebut juga bertujuan mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun dugaan pelanggaran dalam distribusi pangan yang dapat memicu gejolak harga di pasaran.

Koordinasi antara kepolisian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pangan akan terus diperkuat untuk mendukung stabilitas harga selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Selain menjalankan pengawasan dan intervensi pasar, masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan guna menghindari pembelian berlebihan yang dapat memengaruhi kondisi pasokan.

Masyarakat juga diminta memantau perkembangan informasi mengenai harga, ketersediaan, dan distribusi pangan melalui saluran resmi pemerintah agar memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026