HOME  ⁄  Nasional

KI DKI Jakarta Siapkan Sistem Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Baru pada 2027, Uji Akses Bakal Libatkan Pihak Ketiga

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

KI DKI Jakarta Siapkan Sistem Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Baru pada 2027, Uji Akses Bakal Libatkan Pihak Ketiga
Foto: (Sumber :Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta memberikan evaluasi dalam presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). ANTARA/HO-KI DKI Jakarta..)

Pantau - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengembangan sistem penilaian keterbukaan informasi publik berbasis pentahelix pada 2027, termasuk perubahan mekanisme uji akses dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengembangan tersebut akan menitikberatkan pada kesiapan sarana pelayanan informasi, kecepatan respons badan publik, serta konsistensi penyampaian informasi melalui situs web dan media sosial.

Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menyampaikan bahwa badan publik, khususnya kelurahan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Aang menjelaskan bahwa penguatan mekanisme uji akses menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik.

KI DKI Jakarta juga akan memberikan perhatian terhadap kemampuan badan publik dalam menyampaikan informasi secara berkala dan waktu nyata atau real-time.

“Harapannya ke depan, setiap kegiatan dapat diinformasikan secara real-time, mulai dari waktu pelaksanaan hingga dokumentasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi secara terbuka,” kata Aang.

KI DKI Jakarta Bakal Libatkan Pihak Ketiga dalam Uji Akses Informasi

Komisi Informasi DKI Jakarta berencana memperbarui mekanisme penilaian keterbukaan informasi publik pada 2027 melalui pendekatan berbasis pentahelix.

Salah satu perubahan yang disiapkan adalah pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan uji akses informasi.

Aang Muhdi Gozali menilai penguatan uji akses perlu diikuti dengan kesiapan badan publik dalam menyediakan sarana pelayanan informasi yang memadai.

Badan publik juga diminta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi tanpa menghadapi hambatan pelayanan.

Menurut Aang, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian penting, terutama pada tingkat kelurahan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan administrasi dan informasi masyarakat.

KI DKI Jakarta akan memperhatikan kesiapan fasilitas pelayanan sekaligus kemampuan badan publik merespons permintaan informasi.

Pengembangan penilaian tersebut diharapkan dapat mendorong badan publik meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Situs Web dan Media Sosial Badan Publik Akan Dievaluasi

Selain memperbarui mekanisme uji akses, KI DKI Jakarta akan meninjau pengelolaan situs web dan media sosial yang digunakan badan publik.

Evaluasi tersebut mencakup konsistensi publikasi informasi secara berkala serta penyampaian informasi secara real-time.

Aang menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai kegiatan badan publik secara terbuka kepada masyarakat.

Informasi yang dipublikasikan diharapkan mencakup waktu pelaksanaan kegiatan hingga dokumentasi yang dapat diakses masyarakat.

Pemanfaatan kanal digital menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.

KI DKI Jakarta juga mendorong badan publik untuk tidak hanya menyediakan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut mudah ditemukan oleh masyarakat.

Dengan pengelolaan situs web dan media sosial yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai kegiatan serta layanan pemerintah secara lebih mudah.

Fasilitas Pelayanan Informasi di Kelurahan Jadi Perhatian

Aang Muhdi Gozali turut menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas pelayanan informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah meja pelayanan informasi atau desk layanan yang tersedia di kantor badan publik.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung kualitas pelayanan yang baik agar permohonan informasi dapat ditangani secara optimal.

Aang mengapresiasi sejumlah kelurahan yang telah menyediakan fasilitas pelayanan informasi dengan baik.

Kelurahan yang mendapat apresiasi tersebut berada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu dibenahi.

Perbaikan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara responsif.

KI DKI Jakarta menjadikan kesiapan sarana informasi sebagai salah satu perhatian dalam pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik.

KI DKI Soroti Permohonan Informasi yang Diduga Tidak Beritikad Baik

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menekankan pentingnya respons badan publik terhadap permohonan informasi yang diajukan masyarakat.

Menurut Agus, kemampuan badan publik dalam memberikan tanggapan merupakan bagian penting dari pelaksanaan keterbukaan informasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa KI DKI Jakarta menemukan sejumlah permohonan informasi yang diduga tidak dilandasi itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

Permohonan tersebut dinilai berpotensi memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi untuk kepentingan tertentu.

Meski demikian, Agus tetap menekankan pentingnya badan publik memberikan pelayanan dan merespons permohonan informasi masyarakat.

Penanganan permohonan informasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

KI DKI Dorong Penggunaan Media Sosial Terverifikasi dan Tautan Terintegrasi

Agus Wijayanto Nugroho juga mendorong badan publik untuk mengoptimalkan situs web dan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

Menurutnya, kanal digital perlu dimanfaatkan secara interaktif agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Penggunaan akun media sosial terverifikasi menjadi salah satu langkah yang dinilai dapat mendukung kemudahan akses informasi.

Selain itu, pemanfaatan tautan terintegrasi seperti Linktree juga dinilai dapat membantu masyarakat menemukan berbagai layanan publik melalui satu akses.

Optimalisasi kanal digital tersebut sejalan dengan rencana KI DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas penilaian keterbukaan informasi pada 2027.

Melalui pengembangan penilaian berbasis pentahelix, penguatan uji akses, dan evaluasi layanan digital, KI DKI Jakarta berupaya mendorong badan publik menyediakan informasi yang lebih mudah diakses serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Aditya Yohan
FLOII 2026